Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menelusuri dugaan adanya kebun kelapa sawit yang juga menjalankan kegiatan pertambangan. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah muncul indikasi bahwa sejumlah perusahaan asing berpotensi menjalankan usaha di luar izin yang diberikan pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya telah membahas dugaan itu bersama tim Penegakan Hukum (Gakkum) dan tim internal Kementerian ESDM. Rapat tersebut menjadi dasar untuk melakukan pemantauan serta pemeriksaan terhadap kebun-kebun sawit yang diduga terlibat dalam kegiatan pertambangan.
“Kami juga telah melakukan rapat dengan tim Gakkum dan tim internal di ESDM untuk akan melakukan monitoring, pemeriksaan terhadap kebun-kebun yang juga melakukan usaha pertambangan, yang ditengarai itu dilakukan oleh beberapa perusahaan asing,” ujar Bahlil dalam konferensi pers mengenai ketahanan energi nasional, Senin (26/10/2026).
Pemeriksaan menyasar kesesuaian kegiatan dengan izin
Menurut Bahlil, pemerintah akan memastikan kegiatan yang dilakukan perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki. Ia menegaskan, izin usaha perkebunan kelapa sawit tidak dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan lain, termasuk usaha pertambangan.
“Dan ingat, sebagai mantan Menteri Investasi, kalau izin itu hanya dikeluarkan untuk usaha sawit, nggak boleh melakukan usaha lain, pendapatan lain,” kata Bahlil.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi pemerintah bahwa setiap perusahaan harus menjalankan kegiatan sesuai bidang usaha yang tercantum dalam izin. Apabila sebuah badan usaha hanya memperoleh izin untuk perkebunan sawit, kegiatan di luar izin itu menjadi objek yang perlu diperiksa lebih lanjut.
Sejumlah perusahaan asing masih didalami
Bahlil mengungkapkan, laporan dari tim Gakkum menyebut adanya beberapa perusahaan yang sedang didalami. Perusahaan-perusahaan tersebut belum dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran, tetapi dinilai berpotensi menjalankan kegiatan lain selain usaha yang tercantum dalam izin pemerintah.
“Dan saya sudah mendapat laporan dari Tim Gakkum, ada beberapa perusahaan yang sedang dilakukan pendalaman, tapi berpotensi untuk melakukan kegiatan lain selain izin yang dikeluarkan,” ujar Bahlil.
Karena itu, proses yang dilakukan pemerintah saat ini mencakup monitoring dan pemeriksaan lapangan. Tahapan tersebut ditujukan untuk memastikan dugaan kegiatan pertambangan di area kebun sawit dapat diverifikasi, sekaligus memeriksa kesesuaian aktivitas perusahaan dengan dokumen perizinannya.
Pemerintah menyatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya menertibkan pemanfaatan sumber daya alam. Melalui pemeriksaan oleh tim Gakkum dan internal ESDM, kegiatan usaha di lapangan diharapkan tetap berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.


