More

    DPR Dorong Revisi UU Peradilan Militer Masuk Prolegnas Prioritas

    Komisi I DPR RI mendorong agar revisi Undang-Undang Peradilan Militer segera masuk ke tahap pembahasan. Langkah itu diperlukan agar tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 260/PUU-XXIII/2025 tidak tertunda hingga mendekati batas waktu dua tahun yang ditetapkan dalam putusan tersebut.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan putusan MK harus ditindaklanjuti secara serius dan bertanggung jawab. Menurut dia, tenggat waktu yang diberikan tidak seharusnya dipahami sebagai alasan untuk menunda pembahasan, melainkan sebagai batas yang perlu dihormati dalam proses perubahan undang-undang.

    Koordinasi dengan Baleg dan pemerintah

    Untuk menyiapkan proses legislasi, Komisi I DPR akan berkoordinasi dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR serta pemerintah. Koordinasi tersebut mencakup pembahasan mengenai tahapan revisi dan kemungkinan penempatannya dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

    Dave menegaskan pembahasan revisi tidak perlu menunggu hingga waktu yang tersedia hampir berakhir. “Tenggat maksimal dua tahun untuk mengubah Undang-Undang Peradilan Militer harus dihormati, tetapi pembahasan tidak perlu menunggu hingga mendekati batas waktu,” kata Dave dalam keterangannya, Jumat (23/10/2026).

    Dengan masuknya revisi ke dalam agenda legislasi, pembahasan dapat dilakukan untuk menerjemahkan arah putusan MK ke dalam ketentuan undang-undang. Komisi I menilai tindak lanjut tersebut perlu disiapkan melalui koordinasi antara DPR dan pemerintah, termasuk dalam menentukan posisi revisi di dalam Prolegnas Prioritas.

    Batas kewenangan peradilan harus diperjelas

    Salah satu materi mendasar yang menurut Dave harus diatur ialah batas yang jelas antara tindak pidana militer dan tindak pidana umum. Kejelasan mengenai kategori perkara tersebut berkaitan dengan penentuan forum peradilan, terutama ketika suatu perkara melibatkan warga sipil.

    “Pengaturannya harus menjamin keadilan, memperkuat akuntabilitas, dan menjaga profesionalisme prajurit TNI,” ujar Dave.

    Ia juga menekankan bahwa forum peradilan dalam perkara yang melibatkan warga sipil harus ditentukan berdasarkan aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, kepastian mengenai kewenangan peradilan diperlukan agar proses hukum tidak menimbulkan ketidakjelasan bagi pihak-pihak yang berperkara.

    Selain penentuan forum, Dave menyatakan hak korban dan setiap pihak yang terlibat dalam proses hukum harus tetap dijamin. Ia menilai kejelasan batas kewenangan peradilan menjadi bagian penting untuk memastikan kepastian hukum serta persamaan di hadapan hukum.

    “Kejelasan batas kewenangan peradilan penting untuk menjamin kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum,” kata Dave.

    Source link

    Berita Terbaru

    Related articles