Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tetap berlangsung meski DPR RI sedang memasuki masa reses. Komisi II DPR RI menggunakan periode tersebut untuk menyelaraskan materi awal draf sebelum pembahasan resmi dilanjutkan pada masa sidang berikutnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan, agenda pertemuan terkait RUU Pemilu tidak dihentikan selama reses. Langkah itu dilakukan agar proses penyusunan draf tetap berjalan dan berbagai masukan yang telah dihimpun dapat dipadukan.
“Reses ini kita tetap melanjutkan pertemuan-pertemuan,” kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Pembahasan masih pada tahap penyusunan draf
Menurut Aria, Komisi II akan kembali melakukan pembahasan menjelang masa reses berakhir. Masa reses tersebut berlangsung sekitar dua pekan, dan anggota komisi dijadwalkan kembali bekerja sekitar satu minggu sebelum periode itu selesai.
“Nanti satu minggu sebelum reses berakhir kita sudah kembali ke Komisi II,” ujarnya.
Ia menegaskan, proses yang berjalan saat ini belum memasuki pembahasan substansi secara mendalam. Komisi II bersama Badan Keahlian DPR masih menyinkronkan masukan serta kepentingan yang akan dituangkan ke dalam draf RUU Pemilu.
“Masih dong, ini kan baru draf. Baru menampung berbagai irisan kepentingan dari yang paling filosofis, ideologis, sosiologis, sampai teknokratik engineering konstitusi dengan berbagai kepentingan yang ada,” jelas Aria.
Aria menyebut terdapat lebih dari 10 isu yang masih dikaji dalam penyusunan rancangan tersebut. Beberapa di antaranya ialah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, serta mekanisme pengangkatan penyelenggara pemilu.
Isu lain yang masuk dalam pembahasan meliputi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), daerah pemilihan, dan jumlah kursi DPR. “Lebih dari 10 poin yang kita bicarakan,” kata Aria.
Masukan publik tetap akan dilibatkan
Penyusunan draf RUU Pemilu mengacu pada masukan yang dikumpulkan melalui evaluasi Pemilu dan Pilkada. Aria mengatakan, Komisi II telah melibatkan hampir 62 narasumber dalam proses evaluasi tersebut.
Di sisi lain, Badan Keahlian DPR disebut telah menggelar sekitar 34 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU). “Badan keahlian sendiri juga mengadakan RDPU hampir sekitar 34 kali,” ujar Aria.
Masukan publik, kata dia, masih akan mendapat ruang ketika RUU Pemilu memasuki pembahasan formal. Komisi II berencana melibatkan akademisi, pegiat demokrasi dari organisasi nonpemerintah atau NGO, serta berbagai kelompok kepentingan dan pemangku kepentingan terkait.
“Tapi pada saat nanti pembahasan kita sangat memberikan ruang yang cukup luas untuk keterlibatan publik dari para narasumber kampus, para penggiat demokrasi di NGO, sampai dari berbagai kelompok kepentingan atau stakeholder yang terkait untuk kita libatkan di dalam pembahasan lewat rapat dengar pendapat ini,” tuturnya.


