Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027, meski perekonomian global masih dibayangi era suku bunga tinggi yang berlangsung lebih lama atau higher for longer. Target tersebut tercantum dalam UU APBN 2027 dan disertai sasaran inflasi sebesar 2,5 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan target itu tetap dapat dikejar dengan memperkuat investasi, produktivitas tenaga kerja, serta ekspor bernilai tambah. Pemerintah bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen pada 2029.
Tiga syarat mengejar pertumbuhan
Menurut Airlangga, setidaknya ada tiga kondisi yang harus dipenuhi. Pertama, pertumbuhan investasi harus melampaui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Kedua, produktivitas per pekerja perlu ditingkatkan. Ketiga, ekspor harus diarahkan pada produk dengan nilai tambah lebih tinggi dan didukung sistem logistik yang efisien.
Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan bauran kebijakan. Kebijakan fiskal disiapkan sebagai katalis, sementara kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pembiayaan perbankan. Danantara bersama sektor swasta juga akan dilibatkan untuk mempercepat investasi.
Penguatan mesin pertumbuhan akan difokuskan pada kendaraan listrik, digitalisasi, semikonduktor, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), pertanian, dan energi. Pemerintah menyiapkan empat strategi utama, yakni deregulasi dan penghapusan hambatan investasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026, penguatan investasi dan pembiayaan, peningkatan produktivitas serta keterampilan tenaga kerja, dan perluasan akses pasar.
Dalam pengembangan keterampilan, program magang ditargetkan menjangkau 150.000 peserta dan 220.000 lulusan vokasi. Sementara dari sisi perdagangan, sebanyak 25 perjanjian perdagangan telah diimplementasikan dan 13 perjanjian lainnya masih dalam tahap negosiasi.
Digitalisasi, energi, dan kawasan investasi
Airlangga menyebut ketahanan energi dan transformasi digital sebagai dua fondasi penting perekonomian nasional. QRIS kini digunakan oleh 61 juta pengguna dan 44 juta merchant, sedangkan nilai ekonomi digital Indonesia mendekati 100 miliar dolar AS.
Pengembangan ekosistem digital akan mencakup rantai nilai yang terintegrasi, mulai dari pusat data, AI, semikonduktor, hingga pengembangan talenta. Indonesia, kata Airlangga, membutuhkan sekitar 9 juta tenaga digital hingga 2030 atau sekitar 600.000 tenaga profesional setiap tahun. Kawasan Nongsa ditargetkan menciptakan lebih dari 8.000 lapangan kerja di bidang teknologi.
Pemerintah juga memperkuat kemudahan berusaha melalui penyederhanaan regulasi, kepastian layanan, serta penerapan Service Level Agreement (SLA) untuk mempercepat persetujuan dan perizinan berbasis risiko. Satuan Tugas Deregulasi telah menyelesaikan 135 dari 177 pengaduan mengenai kendala regulasi dan investasi.
Selain itu, pemerintah mengembangkan 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan luas hampir 24.000 hektare. Kawasan-kawasan tersebut mencakup sektor industri, pariwisata, kesehatan, pendidikan, teknologi, digital, dan jasa. KEK pendidikan di Malang telah menjadi lokasi operasional King’s College dan akan segera membuka India Institute of Management Bangalore.
Tantangan suku bunga global
Tekanan eksternal menjadi salah satu tantangan utama. Suku bunga tinggi di negara-negara maju merupakan dampak dari inflasi global yang meningkat akibat konflik berkepanjangan, termasuk di Timur Tengah. Kondisi tersebut mengganggu harga energi dan logistik serta memengaruhi perdagangan dan investasi.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan situasi higher for longer tidak menguntungkan bagi negara berkembang. Modal investor berpotensi mengalir ke negara maju seperti Amerika Serikat demi menjaga imbal hasil dan membiayai investasi di sektor teknologi.
“Ini akan memengaruhi kinerja neraca pembayaran Indonesia, termasuk stabilisasi nilai tukar kami. Jadi kesimpulannya di global kita akan hadapi situasi atau fenomena higher for longer,” ujar Destry dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Airlangga menegaskan, capaian pertumbuhan tidak cukup diukur dari angka. “Angka semata tidak menciptakan kemakmuran, yang terpenting adalah mengubah investasi, teknologi, dan reformasi menjadi lapangan kerja, produktivitas, dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat kita,” katanya, dikutip Selasa (29/9/2026).
