Amerika Serikat dijadwalkan menarik seluruh pasukannya dari pangkalan terakhir di Irak pada Rabu, 30 September 2026. Penarikan ini disambut Iran dan kelompok-kelompok sekutunya sebagai kemenangan, tetapi di Irak sendiri keputusan tersebut memicu kekhawatiran baru: menguatnya milisi pro-Teheran dan bangkitnya kembali jaringan Islamic State (ISIS).
Penarikan pasukan itu merupakan bagian dari kesepakatan yang dibuat pada 2024 di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, lalu dilaksanakan oleh pemerintahan Donald Trump. Selama lebih dari dua dekade keterlibatannya di Irak, Amerika Serikat kehilangan sekitar 4.500 tentaranya.
Iran dan milisi melihat peluang pengaruh lebih besar
Analis keamanan Irak, Jasim al-Bahadli, menilai kepergian pasukan AS akan menghapus salah satu penyeimbang utama pengaruh Iran di Irak. Menurut dia, kondisi tersebut memberi Teheran dan sekutu-sekutunya ruang yang lebih luas untuk bermanuver, terutama dalam urusan keamanan dan politik.
“Iran akan mendapat keuntungan strategis dari kepergian koalisi karena hal itu menghilangkan kehadiran militer yang selama bertahun-tahun bertindak sebagai penyeimbang pengaruh Teheran di Irak,” kata Bahadli.
Ia memperkirakan kelompok-kelompok milisi Syiah yang didukung Iran tidak berhenti pada perayaan simbolis. Momentum penarikan pasukan AS, menurutnya, dapat dimanfaatkan untuk memperbesar pengaruh mereka terhadap pengambilan keputusan di Irak.
Pandangan itu sejalan dengan sikap Abu Mojtaba al-Yasiri, komandan Perlawanan Islam di Irak. Ia menyebut 30 September sebagai penanda berakhirnya “halaman hitam” dalam sejarah Irak dan kegagalan pendudukan untuk memaksakan kehendaknya.
“Irak telah membuktikan bahwa kedaulatannya tidak dapat diamankan oleh pasukan asing, tetapi oleh perlawanan dan kemauan rakyatnya,” ujar Yasiri.
Iran juga menyatakan dukungan terbuka. Wakil Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Amir Hayat Moqaddam, mengatakan penarikan pasukan AS merupakan kemenangan bagi “poros perlawanan” di kawasan.
“Iran menyambut baik penarikan pasukan Amerika dari Irak dan niscaya akan mendukungnya,” katanya.
Kekhawatiran kekosongan keamanan
Meski penarikan pasukan asing secara umum populer di kalangan warga Irak, sebagian pihak menilai keputusan itu dilakukan terlalu cepat. Tokoh suku Sunni di Fallujah, Abdulrahman al-Zobaie, mengatakan warga Irak menginginkan kedaulatan penuh, tetapi belum tentu siap menghadapi kekosongan keamanan setelah koalisi pimpinan AS pergi.
“Semua warga Irak mendambakan kedaulatan penuh, dan tidak ada warga Irak yang akan membantahnya. Namun saya yakin bahwa koalisi pimpinan AS yang pergi dengan cara seperti ini dan menciptakan kekosongan adalah hal yang ditakutkan oleh semua warga Irak,” tutur Zobaie.
Risiko lain datang dari ISIS. Sejumlah pejabat keamanan Irak memperingatkan, berkurangnya dukungan intelijen, logistik, dan drone dari AS dapat memberi kesempatan bagi kelompok tersebut untuk mengonsolidasikan kembali sel-sel tidurnya.
Komandan Kurdi, Sirwan Barzani, mengatakan pihaknya telah melihat pergerakan sel-sel ISIS selama lebih dari dua minggu setelah informasi penarikan koalisi diumumkan. Ia menilai kabar tersebut turut meningkatkan moral para anggota kelompok itu.
ISIS pernah menguasai sekitar sepertiga wilayah Irak dan menewaskan ribuan orang. Pasukan AS kembali ke Irak kurang dari tiga tahun setelah penarikan pada akhir 2011 untuk membantu memerangi kelompok tersebut dalam perang besar pada 2014-2017.
Ancaman itu kini kembali terlihat. Pasukan keamanan Irak melaporkan sel terduga ISIS sedang menyiapkan serangan bunuh diri yang bertepatan dengan penarikan pasukan. Kolonel Khalid al-Bayati, pejabat keamanan senior di Kirkuk, mengatakan aksi tersebut ditujukan untuk menunjukkan bahwa ISIS masih memiliki kemampuan melakukan serangan berdarah.
Dalam eskalasi perang melawan Iran tahun ini, tujuh dari 18 anggota militer AS yang tewas berada di Irak. Korban terakhir merupakan seorang sersan angkatan darat yang meninggal pada Juli.
