Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengecam pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale yang kembali mengangkat isu Papua Barat dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81.
Dalam sidang pada Kamis, 24 September, Wale menyinggung laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di West Papua. Menurut dia, persoalan tersebut tidak boleh diabaikan atau dibiarkan tanpa penyelesaian.
Pernyataan itu kemudian mendapat sorotan dari Syahrul. Ia menilai pengangkatan isu Papua di forum internasional secara sepihak dan tanpa konteks yang utuh berpotensi memperkeruh hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik.
DPR: Isu Papua Tak Semestinya Jadi Komoditas Politik
Syahrul menegaskan, Papua merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia. Karena itu, menurut dia, persoalan mengenai wilayah tersebut tidak semestinya terus dibawa sebagai komoditas politik dalam forum internasional.
“Kami mengecam pengangkatan isu West Papua secara sepihak di forum PBB. Persoalan Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan tidak semestinya terus dijadikan komoditas politik di forum internasional,” ujar Syahrul Aidi.
Ia juga mengingatkan bahwa pembahasan mengenai Papua perlu ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap kedaulatan negara. Syahrul menilai, penyampaian isu tanpa informasi yang lengkap dapat membentuk narasi yang tidak utuh mengenai kondisi di Papua.
Selain berpotensi memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik, langkah tersebut disebut dapat mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara. Syahrul menyampaikan pandangan itu sebagai Ketua BKSAP DPR RI sekaligus anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS.
Indonesia Disebut Terbuka untuk Dialog
Meski mengecam pengangkatan isu Papua secara sepihak, Syahrul menyatakan Indonesia pada dasarnya terbuka terhadap kritik dan dialog. Keterbukaan itu, kata dia, mencakup pembahasan mengenai pembangunan, HAM, serta kesejahteraan masyarakat Papua.
Namun, ia menekankan bahwa pembahasan tersebut harus didasarkan pada data yang terverifikasi. Selain itu, setiap dialog perlu dilakukan melalui mekanisme yang konstruktif dan tetap menghormati hukum internasional.
“Jika ada persoalan HAM atau pembangunan di Papua, mari kita bahas dengan data dan mekanisme dialog yang konstruktif. Jangan membangun narasi sepihak yang berpotensi mendelegitimasi Indonesia,” kata legislator asal Riau itu.
Pernyataan Syahrul menjadi respons atas kembali munculnya isu Papua Barat dalam sidang PBB setelah Perdana Menteri Kepulauan Solomon menyampaikan perhatian terhadap laporan pelanggaran HAM di wilayah tersebut. Bagi DPR, persoalan itu semestinya dibahas melalui data dan dialog, bukan diangkat secara sepihak dalam forum internasional.
