Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) setelah bertemu dengan 22 pakar lingkungan dan gambut di Istana Negara, Kamis (24/9/2026). Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan, badan tersebut diperlukan untuk menyatukan pengelolaan sekaligus pengawasan kawasan gambut.
Satu lembaga untuk pengelolaan dan pengawasan
Brian menjelaskan, salah satu alasan pembentukan BPGMN adalah agar pemberian izin pengelolaan wilayah gambut berada di bawah satu lembaga. Dengan kewenangan yang lebih terkoordinasi, pengawasan terhadap kawasan tersebut diharapkan dapat diperkuat guna mencegah kerusakan.
“Para ahli ini adalah memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Ini tadi disampaikan dan bapak presiden menyetujui,” kata Brian seusai rapat.
Presiden, menurut Brian, juga mengarahkan agar badan baru itu didukung para ilmuwan dan saintis yang terlibat dalam pertemuan. Dukungan tersebut ditujukan untuk mempercepat penguatan kapasitas badan dalam menangani persoalan gambut.
“Bapak presiden juga memberikan arahan dengan badan ini nantinya akan dibantu oleh ilmuwan, saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini, sehingga penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik,” ujar Brian.
Pemetaan lahan hingga pencegahan kebakaran
Salah satu tugas BPGMN nantinya adalah melakukan pemetaan terbaru terhadap lahan gambut. Hasil pemetaan itu akan digunakan untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan potensi pemanfaatannya, termasuk kawasan yang sesuai untuk pengembangan budi daya tanaman dan perikanan.
Dalam pengelolaannya, Presiden Prabowo juga meminta agar kearifan lokal dijadikan salah satu rujukan. Arahan tersebut mencakup penghidupan kembali Masyarakat Peduli Api (MPA) serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lahan gambut.
Upaya pencegahan dinilai penting karena kebakaran di lahan gambut sulit dan mahal untuk dipadamkan. Brian menyampaikan, para ahli dalam pertemuan itu menekankan bahwa pencegahan akan mengurangi dampak sekaligus biaya penanganan.
“Mencegah jauh lebih baik, jauh lebih murah dampaknya juga akan jauh lebih diminimalisir, karena para ahli tadi menyampaikan betapa sulitnya dan betapa mahalnya untuk pemadaman gambut, karena gambut adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dipadamkan,” kata Brian.
Riset tetap dilanjutkan
Selain pengelolaan dan pencegahan kebakaran, Presiden meminta riset serta penelitian mengenai lahan gambut terus dilakukan. Brian menyebut terdapat sedikitnya 33 juta hektare lahan gambut yang perlu dioptimalkan agar dapat menjadi kawasan produktif.
Meski demikian, Brian belum menjelaskan susunan organisasi maupun mekanisme kepengurusan BPGMN. Ia mengatakan pembahasan mengenai rincian badan tersebut akan dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara.
“Intinya badan ini nanti akan mengelola, menangani gambut, detailnya nanti tentu dari pak Mensesneg yang akan mendiskusikan,” tutur Brian.
