Presiden Prabowo Subianto menyetujui penambahan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mempercepat penanganan bencana di delapan kabupaten yang berada di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Setiap kabupaten akan memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp20 miliar.
Dengan besaran tersebut, total dana tambahan yang dialokasikan untuk delapan kabupaten itu mencapai Rp160 miliar. Nilai itu merupakan hasil keputusan Presiden Prabowo setelah pemerintah mengajukan usulan awal dengan nominal yang lebih kecil.
Usulan Awal Rp10 Miliar per Kabupaten
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah semula mengusulkan tambahan BTT sebesar Rp10 miliar untuk masing-masing kabupaten. Namun, Presiden Prabowo meminta agar angka tersebut dinaikkan menjadi dua kali lipat.
“Untuk yang di Flores, untuk delapan kabupaten tambahan Belanja Tidak Terduga dari Bapak Presiden, masing-masing Rp 20 miliar. Sebenarnya usulan saya Rp 10 miliar, beliau bilang, ‘Double, Rp 20 miliar,’” ujar Tito.
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam acara Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di Jakarta, Kamis (17/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia mengonfirmasi bahwa tambahan anggaran untuk wilayah Flores telah ditetapkan melampaui jumlah yang sebelumnya diajukan pemerintah.
Total Tambahan Mencapai Rp160 Miliar
Perhitungan total anggaran didasarkan pada alokasi yang sama untuk seluruh kabupaten penerima. Dengan masing-masing mendapatkan Rp20 miliar dan jumlah penerima sebanyak delapan kabupaten, dana BTT tambahan yang disiapkan mencapai Rp160 miliar.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung percepatan penanganan bencana di wilayah Flores. Penambahan BTT menjadi keputusan pemerintah pusat setelah adanya usulan dari Menteri Dalam Negeri mengenai kebutuhan tambahan anggaran bagi delapan kabupaten di kawasan tersebut.
Tito menyampaikan bahwa keputusan Presiden Prabowo mengubah nilai alokasi dari usulan awal Rp10 miliar menjadi Rp20 miliar per kabupaten. Dengan penetapan itu, setiap pemerintah kabupaten di Flores menerima tambahan dana dengan nominal yang sama, sementara keseluruhan alokasi untuk delapan daerah menjadi dua kali lipat dari total usulan awal yang mencapai Rp80 miliar.
