Konflik-konflik global seperti Perang Ukraina dan Perang Iran telah menyoroti betapa rawannya sistem ekonomi dunia saat ini terhadap gangguan yang terjadi pada titik-titik utama jalur distribusi dan jaringan infrastruktur. Pada dasarnya, kemajuan era globalisasi membuat aliran keuangan, data, dan barang lintas negara menjadi semakin rapat dan terintegrasi. Namun integrasi semacam ini juga menciptakan potensi titik lemah yang bisa dieksploitasi, baik secara sengaja dalam sengketa maupun akibat efek domino dari krisis yang muncul.
Peristiwa terbaru memperlihatkan hal konkret yang sebelumnya sudah diingatkan oleh Farrell dan Newman (2019): ada risiko dan peluang baru yang lahir dari keterhubungan antarnegara. Melalui Perang Ukraina, dunia dihadapkan pada krisis rantai pasok pangan global. Gangguan kiriman dari pelabuhan Laut Hitam saat perang dimulai berdampak pada distribusi lebih dari enam juta ton ekspor pertanian Ukraina setiap bulannya, dan jalur darat atau pelabuhan alternatif ternyata tidak mampu sepenuhnya menggantikan kapasitas yang hilang (EPRS, 2022). Tidak hanya itu, kendala pada distribusi bahan baku pupuk dari Rusia dan Belarus memberi dampak jangka panjang terhadap produktivitas pangan di banyak negara (OECD, 2022).
Sebaliknya, Perang Iran menampilkan bagaimana distribusi energi dunia bisa dibuat rentan tanpa perlu menghentikan seluruh pelayaran. Serangan terhadap kapal, ancaman ranjau, rudal, serta pesawat nirawak menyebabkan biaya asuransi dan risiko naik tajam, sehingga perusahaan pelayaran menunda pengiriman. Data International Energy Agency (2026) mencatat bahwa aliran minyak di Selat Hormuz sempat anjlok drastis dari 20 juta ke 2,7 juta barel per hari dalam jangka waktu tiga bulan, dianggap sebagai salah satu gangguan terbesar sepanjang sejarah perminyakan dunia. Iran bahkan tidak perlu sepenuhnya menutup jalur tersebut; cukup dengan meningkatkan risiko, rantai distribusi pun lumpuh.
Kedua perang menunjukkan prinsip “chokepoint effect” (Farrell dan Newman, 2019), yakni pentingnya peran simpul-simpul kunci yang memusatkan aliran barang, layanan, maupun informasi di jaringan ekonomi dunia. Titik lemah semacam ini tidak hanya berupa selat atau pelabuhan, melainkan juga bisa berupa jaringan pembayaran, pusat data, hingga distribusi teknologi. Fishman (2025) bahkan menekankan, simpul-simpul ini telah dijadikan instrumen perang ekonomi, melalui sanksi, pemutusan akses pembayaran, atau sabotase distribusi teknologi.
Sebagai ilustrasi, ketika ekspor gandum Ukraina terhambat, efeknya langsung dirasakan negara-negara yang sangat tergantung pada import dari wilayah Laut Hitam—termasuk negara berkembang yang rentan krisis pangan. Sementara itu, gangguan pada pengiriman energi di Selat Hormuz memicu lonjakan harga minyak global, yang ujungnya pun sampai ke Indonesia meski tidak terlibat langsung dalam konflik.
Kondisi ini menegaskan bahwa negara seperti Indonesia turut menjadi pihak terdampak, bahkan tanpa harus terjun sebagai pelaku dalam konflik. Ketahanan sektor pertahanan dan ekonomi dalam konteks modern pun harus memikirkan risiko-risiko dari rantai pasok global, bukan hanya ancaman serangan langsung terhadap wilayah nasional. Dalam kalkulasi pertahanan, misal, Indonesia tak sekadar harus siap merespons serangan ke pelabuhan atau jalur laut, tetapi juga harus mengantisipasi ketika sistem pembayaran global, pasokan energi, hingga kabel internet bawah laut terganggu oleh efek perang di luar negeri.
Implikasinya, upaya pertahanan tidak hanya melibatkan aspek militer, namun butuh perubahan pendekatan dari sekadar pelindungan sektoral menuju antisipasi berdasarkan fungsi-fungsi vital. Artinya, militer dan pemerintah perlu secara sistematis mengidentifikasi simpul-simpul esensial: apa saja yang harus tersedia sepanjang waktu, apa saja yang tidak boleh terputus, dan jalur mana yang perlu ada cadangan atau alternatifnya. Redundansi atau kapasitas pengganti menjadi kunci, sehingga bila satu titik utama lumpuh, fungsi-fungsi strategis tetap dapat berjalan.
Pelajaran dari krisis Ukraina dan Iran juga memperjelas bahwa swasembada saja tidak cukup jika bahan baku, teknologi, atau sistem distribusi masih terkonsentrasi atau bergantung pada luar negeri. Keberhasilan meningkatkan ketahanan nasional sangat bergantung pada diversifikasi sumber daya, ketersediaan cadangan, serta kemampuan memulihkan sistem ketika rusak. Hal ini amat penting untuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan, karena bukan hanya lintasan laut seperti selat dan pelabuhan, melainkan juga infrastruktur digital, pusat logistik, serta jaringan energi dan pangan antar-pulau yang menjadi simpul kritis.
Sebagai contoh sederhana, distribusi buku atau akses literasi ke pelosok negeri pun dapat terganggu ketika infrastruktur transportasi atau logistik nasional mengalami hambatan. Maka memahami dan melindungi jalur distribusi dan simpul penting, baik fisik maupun digital, harus menjadi bagian dari strategi pertahanan dan pembangunan nasional. Ini bukan sekadar upaya mengantisipasi perang, melainkan memastikan masyarakat tetap bisa mengakses kebutuhan dasar dan melindungi masa depan mereka, tak peduli apapun tantangan global yang terjadi.
Dengan realitas dunia yang kian terhubung, pertanyaannya sekarang bukanlah sekadar dari mana serangan akan datang, melainkan juga, apakah Indonesia siap dan mampu mempertahankan fungsi-fungsi vital ketika krisis global menimpa simpul-simpul yang selama ini menjadi tumpuan kehidupan ekonomi dan sosial negara.
Sumber: Perang Terbatas, Dampak Global: Broto Wardoyo Soroti Ketahanan Pertahanan Indonesia
Sumber: Menakar Dampak Tak Terbatas Dari Perang Terbatas
