Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyoroti kemunduran demokrasi dan ancaman populisme otoriter yang terus berkembang. Dalam sebuah acara di Yogyakarta, Hasto mengungkapkan keprihatinannya terhadap penggunaan bahasa populistis yang justru merusak demokrasi.
Mengenang Pemilu 2024
Hasto secara khusus membahas dinamika demokrasi di Indonesia, terutama setelah Pemilu 2024. Menurutnya, populisme otoriter semakin menguat seiring berjalannya waktu, dan hal tersebut membutuhkan perhatian serius untuk memperkuat sistem demokrasi di Tanah Air.
Kritik terhadap Partai Politik
Hasto merujuk pada pandangan Levitsky dan Ziblatt dalam buku mereka, di mana ia menegaskan bahwa partai politik memiliki peran penting sebagai penjaga demokrasi. Namun, ketika partai politik gagal menjalankan fungsinya, maka demokrasi berada dalam risiko.
Melihat kondisi saat ini, Hasto menegaskan bahwa demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius, terutama terkait dengan penegakan hukum dan kebebasan pers. Populisme otoriter harus dihadapi dengan langkah-langkah konkret untuk membangun ketahanan demokrasi.
Lima Agenda Strategis
Sebagai solusi, Hasto mengusulkan lima agenda strategis berdasarkan pengalaman PDIP. Salah satunya adalah strategi partisipasi masyarakat yang kuat sebagai pondasi utama dalam memperkuat demokrasi.
Kritik dan pemikiran Hasto Kristiyanto menjadi panggilan bagi semua pihak untuk bersatu dalam upaya menjaga demokrasi. Populisme otoriter tidak boleh dibiarkan menggerogoti fondasi demokrasi Indonesia.
