Bidik Berbagai Persoalan Papua, Pansus DPD Bakal Bertolak ke Bumi Cenderawasih
Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan DPD bersiap untuk melakukan kunjungan ke Papua guna mendalami berbagai permasalahan yang ada di wilayah tersebut.
Kunjungan Penting
Ketua Pansus sekaligus Wakil Ketua DPD, Yorrys Raweyai, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut direncanakan dilaksanakan pada 13 September 2026. Mereka akan bekerja selama enam bulan dengan kemungkinan perpanjangan sesuai kebutuhan. Hasil kerja Pansus nantinya akan berupa rekomendasi kepada pemerintah terkait situasi di Papua.
“Kami bukan eksekutor. Kami hanya bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah,” ungkap Yorrys usai bertemu dengan Komnas HAM di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Bidik Persoalan Kritis
Pada kunjungan tersebut, Pansus akan mengkaji berbagai persoalan penting termasuk dugaan pelanggaran HAM, konflik antara aparat dan kelompok bersenjata, serta dampaknya terhadap masyarakat. Mereka juga akan menyoroti isu-isu terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua.
Menyikapi hal ini, Komisioner Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyambut baik langkah ini sebagai upaya awal penyelesaian konflik yang berlarut-larut di Papua. Menurutnya, kekerasan yang terjadi di Papua tidak hanya menyebabkan korban jiwa tetapi juga berdampak pada situasi sosial ekonomi masyarakat setempat dengan munculnya pengungsi internal.
Atnike menekankan bahwa kondisi pengungsi yang kehilangan akses tersebut bisa menimbulkan ancaman serius bagi generasi Papua ke depan. Ia menegaskan perlunya penyelesaian komprehensif terhadap masalah konflik dan kekerasan di Papua demi melindungi masa depan mereka.
