Pemerintah Irak Sita Aset Koruptor, Temukan Rp 17,7 Triliun
Pemerintah Irak berhasil memulihkan lebih dari US$ 1 miliar (Rp 17,7 triliun) dana publik, aset keuangan, dan real estat sebagai bagian dari kampanye besar-besaran pemberantasan korupsi administratif dan finansial di negaranya.
Irak ‘Serang Fajar’ Koruptor dengan Jumlah Miliaran Dollar
Juru bicara pemerintah Irak, Haider al-Aboudi, melaporkan bahwa nilai dana, aset, dan properti yang dipulihkan melalui kampanye tersebut telah melampaui 1,359 triliun dinar Irak atau setara dengan lebih dari US$ 1 miliar. Kampanye yang dikenal dengan nama “Sawlat al-Fajr” (Serangan Fajar) terus memburu pihak-pihak yang dicurigai terlibat dalam korupsi untuk merampas uang serta aset publik yang diperoleh secara ilegal.
Operasi Pemerintah Irak Terhadap Koruptor
Operasi ini diluncurkan pada 28 Juni oleh pemerintahan Perdana Menteri Ali al-Zaidi. Pemerintah Irak berusaha keras mengatasi korupsi dengan melucuti hasil serta properti gelap tidak hanya dengan penangkapan dan penuntutan biasa. Kampanye ini menargetkan lusinan pejabat dan mantan pejabat, anggota parlemen, serta pengusaha secara luas.
Pasukan keamanan melakukan penggerebekan di beberapa provinsi Irak untuk menyita atau membekukan aset tersangka. Sektor minyak, yang menjadi nyawa penerimaan negara dari ekspor minyak mentah, turut menjadi sasaran utama karena kerentanan finansialnya berdampak pada kemampuan pemerintah membiayai layanan publik.
Ada lusinan pejabat, mantan pejabat, anggota parlemen, dan pengusaha yang menjadi target kampanye pemerintah Irak. Beberapa penyelidikan didasarkan pada kesaksian mantan wakil menteri perminyakan untuk urusan penyulingan, Adnan al-Jumaili.
Kebijakan dan Tantangan Kampanye Anti-Korupsi
Otoritas Irak berupaya mengalihkan strategi pencegahan sistemik melalui otomatisasi dan perluasan sistem digital di lembaga negara. Undang-Undang Pelapor, yang memberikan imbalan finansial bagi individu yang membantu mengembalikan dana publik yang dicuri, juga diterapkan.
Skala pengaduan yang masif menjadi tantangan besar bagi pihak berwenang yang bertekad tidak akan pandang bulu dalam menindak pelaku korupsi. Pemerintah Irak berharap keberhasilan dalam mengembalikan sumber daya dapat memberikan indikator positif atas upaya pemberantasan korupsi di negara tersebut.
