Bima Dorong DPRD untuk Melihat Dampak Pembangunan, Bukan Sekadar Anggaran
Sebagai langkah inovatif, Bima mendorong DPRD untuk mengubah paradigma pengawasan. Daripada hanya berkutat pada penggunaan anggaran, Bima menginginkan pengawasan yang lebih berorientasi pada dampak pembangunan. Menurutnya, penting bagi DPRD untuk fokus pada hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.
Pentingnya Dampak bagi Masyarakat
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bima memandang DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah memberikan manfaat yang nyata. Pengawasan harus difokuskan pada memastikan bahwa program-program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan memperbaiki kondisi masyarakat secara signifikan.
Selain itu, Bima menyampaikan dorongan ini dalam konteks agenda ADKASI yang secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut menekankan pentingnya koordinasi antara seluruh tingkatan pemerintahan untuk mencapai pembangunan yang efektif dan berdampak luas.
Peran Strategis DPRD dalam Keharmonisan Pemerintahan
Melalui rakernas ADKASI 2026 dan peringatan HUT ke-25 ADKASI, Siswanto selaku Ketua Umum ADKASI juga menyoroti peran DPRD dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat. ADKASI secara konsisten memperjuangkan hal ini agar kepentingan daerah, terutama terkait Transfer ke Daerah (TKD), dapat didengar dan diperhatikan oleh pemerintah pusat.
Komunikasi dan dialog tetap menjadi sarana utama yang digunakan ADKASI untuk memastikan suara daerah didengar. Dengan melibatkan anggota DPRD dari berbagai kabupaten, ADKASI terus melakukan langkah konkret untuk memperjuangkan hasil pembangunan yang merata dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
