PDI Perjuangan Komitmen Penuh Dukung RUU Perampasan Aset
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan komitmen penuh partainya dalam mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, pemberantasan korupsi memerlukan tidak hanya undang-undang, tetapi juga ketegasan pemimpin nasional, aparat penegak hukum, dan penguatan supremasi hukum.
Leadership dan Supremasi Hukum dalam Pemberantasan Korupsi
Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa pemberantasan korupsi merupakan upaya yang memerlukan komitmen dari berbagai aspek, termasuk dari leadership. National leader harus menunjukkan ketegasan, aparat penegak hukum harus berperan secara optimal, dan supremasi hukum harus ditegakkan dengan kuat.
“Substansi undang-undang harus sejalan dengan komitmen seluruh penyelenggara negara dalam memberantas korupsi. Undang-undang tidak hanya dilihat dari segi teknis, tetapi juga dari spirit dan komitmen para penyelenggara negara,” jelas Hasto.
PDI Perjuangan dan Rekam Jejak Pemberantasan Korupsi
Hasto Kristiyanto tidak ragu untuk menyebut bahwa PDIP memiliki rekam jejak dalam pemberantasan korupsi. Bahkan, ia menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir saat kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden.
“PDI Perjuangan memiliki komitmen yang kuat, bahkan KPK terbentuk di era pemerintahan Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar Hasto.
Dengan komitmen yang teguh, PDI Perjuangan terus berupaya untuk mendukung langkah-langkah konkrit dalam upaya memberantas korupsi di Tanah Air.
