Pemerintah Akan Perkuat Pemutakhiran Data Program Makan Bergizi Gratis
Badan Gizi Nasional (BGN) telah menemukan adanya ketidaksesuaian data dan pencatatan administratif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini mendorong pemerintah untuk memperbarui dan mengintegrasikan data penerima MBG bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.
Langkah Pemerintah
Pemerintah berencana memperkuat pemutakhiran data agar tidak hanya mengetahui jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan identitas setiap penerima tercatat dengan akurat. Integrasi data kependudukan dengan Dukcapil diperlukan untuk menerapkan prinsip satu orang, satu penerima manfaat dan mencegah data ganda.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan pentingnya integrasi data untuk mengetahui siapa sebenarnya penerima manfaat program tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan perluasan MBG didasarkan pada kondisi penerima yang sesungguhnya di lapangan.
Kolaborasi dan Keselarasan Data
Kepala BGN, Sudaryono, telah mengakui adanya data ganda dan perbedaan antara pencatatan administratif dengan pelayanan faktual. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pencocokan data agar program ini dapat berjalan berdasarkan fakta di lapangan. BGN siap untuk berkolaborasi dengan semua pihak terkait, terutama kepala daerah dalam hal ini.
Selain menghitung jumlah penerima, penguatan basis data juga bertujuan untuk mengukur manfaat program secara lebih terukur. Pemerintah membuka peluang untuk mengintegrasikan data MBG dengan sektor kesehatan guna memantau kondisi penerima, terutama pertumbuhan anak melalui indikator berat dan tinggi badan.
Dukungan untuk Keberlanjutan Program
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mendukung keberlanjutan program MBG. Namun, ia menekankan pentingnya pembenahan tata kelola, sumber daya manusia (SDM), pengawasan, dan penggunaan anggaran agar program ini dapat berjalan secara profesional dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Irma menegaskan perlunya evaluasi agar makanan yang disediakan tidak terbuang sia-sia dan anggaran yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat maksimal. Perbaikan tata kelola, evaluasi SDM, dan anggaran adalah langkah krusial agar program ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh Presiden.
