Penjualan legal kripto saat ini hanya diizinkan untuk transaksi internasional di Rusia, sementara rubel tetap sebagai alat pembayaran yang sah di dalam negeri. Undang-undang terbaru ini memungkinkan perusahaan Rusia untuk menggunakan mata uang kripto saat bertransaksi dengan mitra asing, menghindari pembatasan sanksi yang diterapkan Barat terhadap negara tersebut.
Perlindungan Terhadap Sanksi Barat
Ketika undang-undang ini pertama kali disahkan pada bulan April, Deputy Chair of the State Duma’s Budget and Taxes Committee, Kaplan Panesh, menjelaskan bahwa aturan tersebut dirancang dengan mempertimbangkan penggunaan rubel Rusia sebagai mata uang sah di dalam negeri. Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan Rusia yang ingin bertransaksi dengan mitra asing tanpa harus terpengaruh oleh sanksi yang diterapkan.
Situasi Sanksi dan Respons Rusia
Rusia telah berada di bawah tekanan sanksi dari negara-negara Barat sejak tahun 2014, yang semakin meningkat setelah invasi ke Ukraina pada tahun 2022. Uni Eropa bahkan mengambil langkah untuk melarang segala bentuk transaksi kripto dengan entitas Rusia pada bulan Februari. Meskipun demikian, Moskow terus mengambil langkah untuk merespons situasi ini dengan membuat undang-undang yang sesuai.
Pada bulan Agustus 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang yang mengatur kegiatan penambangan kripto di Rusia. Dengan langkah ini, Rusia kini menjadi produsen Bitcoin terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Undang-undang terbaru ini juga mengatur aturan perdagangan dan penyelesaian transaksi kripto, melengkapi kerangka regulasi yang telah dibangun sejak sanksi pertama diberlakukan.
