Pejabat Keuangan Bantah Rumor Purbaya Persilakan Investor Asing Cabut dari RI
Kementerian Keuangan Bantah Isu Purbaya Mempersilakan Investor Asing
Kementerian Keuangan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) membantah rumor yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempersilakan investor asing untuk cabut dari Indonesia. Isu ini muncul setelah sejumlah investor China mengeluhkan iklim investasi di Indonesia yang dinilai tidak ramah bisnis.
Dalam menyikapi keluhan tersebut, Purbaya diduga memperkenankan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan di Indonesia. Namun, Kementerian menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar.
“Berita yang beredar mengenai pernyataan Menkeu Purbaya yang mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia merupakan berita hoaks,” jelas keterangan PPID Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa tidak ada pernyataan resmi dari Menkeu Purbaya sesuai dengan yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, publik diminta untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa pemerintah merespons kritik investor asing dengan tegas. Hal ini memicu beragam reaksi di media sosial dan kalangan pelaku usaha.
Keluhan Pelaku Usaha terhadap Kebijakan Pemerintah
Para pelaku usaha mengeluhkan beberapa kebijakan pemerintah dan sejumlah masalah di Tanah Air, termasuk kenaikan pajak, pengetatan aturan devisa hasil ekspor, pengurangan kuota bijih nikel, dan dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan.
Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam seharusnya tidak mengganggu, dengan pengecualian bagi perusahaan yang tidak meminjam uang di Indonesia. Dengan pengecualian ini, seharusnya perusahaan atau pengusaha China tidak mengalami masalah yang signifikan.
“Tentunya perusahaan yang tidak meminjam uang di Indonesia terbebas dari aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Seharusnya China tidak akan merasa terganggu dengan kebijakan tersebut,” papar Purbaya.
Kementerian Keuangan juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menkeu Purbaya. Semua informasi perlu diverifikasi sebelum dipercayai dan disebarkan.
Penegasan Kementerian Keuangan
Penegakan hukum yang terlalu berlebihan, hal ini memberi ruang bagi praktik korupsi dan pemerasan dalam dunia usaha. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang kebijakan agar kepentingan semua pihak dapat diakomodir dengan seimbang.
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa memastikan keberlangsungan investasi asing di Indonesia tetap berjalan lancar dan berkelanjutan merupakan prioritas utama. Upaya untuk terus meningkatkan iklim investasi positif juga terus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara.
