PDIP Bahas Pembentukan Ambang Batas Parlemen dalam Dialog dengan Partai Lain
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan terkait usulan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenai parliamentary threshold yang sesuai dengan jumlah komisi di DPR. Menurut Hasto, angka ideal untuk ambang batas parlemen harus dibentuk melalui proses politik dan kajian yang matang.
Proses Penentuan Angka Ideal
“Berapa angka yang ideal? Nah inilah yang nanti akan dibangun melalui suatu proses politik tetapi juga melalui suatu kajian-kajian bahwa era reformasi ini telah menghasilkan berkali-kali pemilu yang seharusnya preferensi rakyat terhadap partai politik itu sudah sangat solid. Inilah yang kemudian akan muncul dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu tersebut,” ungkap Hasto.
Dialog dengan Partai Politik
Hasto menyampaikan bahwa PDIP akan melakukan dialog dengan partai politik baik yang ada di parlemen maupun non parlemen terkait kesepakatan ambang batas parlemen. Dia memahami pentingnya ambang batas bagi partai-partai non parlemen untuk dapat masuk ke dalam Gedung DPR RI.
“Bagi PDI Perjuangan, kami berdialog dengan partai-partai lain termasuk partai-partai non-parlemen yang mereka juga punya hak terhadap eksistensinya. Inilah yang kemudian diperhatikan oleh PDI Perjuangan sehingga nanti akan mengerucut kepada gambaran yang bisa disepakati bersama,” jelas Hasto.
Kepentingan Partai Politik
Hasto menegaskan bahwa setiap partai politik memiliki kepentingan sendiri terkait ambang batas parlemen. Tujuan awal pembentukan ambang batas parlemen adalah agar masyarakat dapat memilih partai yang dapat mengirimkan wakilnya ke DPR RI. Hal ini sebagai upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan yang dilakukan melalui instrumen demokrasi dalam pemilu berdasarkan keputusan rakyat.
“Rakyat untuk menentukan partai-partai mana yang berhak mengirimkan wakilnya di parlemen. Itulah makna dari parliamentary threshold yang kemudian peningkatannya secara berjenjang dilakukan suatu upaya untuk meningkatkan parliamentary threshold, sehingga jumlah partai politik yang ada di DPR akan terkonsolidasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan,” tambah Hasto.
