Diplomasi Indonesia Tak Cukup Aktif, Publik Juga Harus Paham Konteksnya
Di tengah padatnya agenda luar negeri Presiden Prabowo Subianto, satu hal justru ikut mencuat: diplomasi Indonesia tampak aktif, tetapi penjelasannya ke publik masih tertinggal. Setiap kunjungan, pertemuan bilateral, hingga kehadiran di forum internasional ramai dibicarakan, namun tidak semua orang memahami mengapa langkah itu diambil dan apa dampaknya bagi kehidupan sehari-hari.
Pertanyaan semacam itu makin sering muncul di media sosial. Tak sedikit yang menilai perjalanan diplomasi pemerintah sulit diukur manfaatnya dibanding pembangunan fisik atau bantuan sosial yang hasilnya langsung terlihat. Padahal, di tengah dunia yang bergerak cepat dan penuh ketegangan, diplomasi justru menjadi salah satu instrumen paling penting agar Indonesia tetap punya posisi tawar.
Diplomasi di Tengah Dunia yang Makin Rumit
Dalam lebih dari setahun masa kepemimpinan Prabowo, kunjungan ke luar negeri menjadi bagian yang menonjol dari aktivitas pemerintahan. Agenda itu bukan sekadar seremonial, melainkan upaya menjaga Indonesia tetap hadir di percaturan global, terutama saat situasi internasional dipenuhi rivalitas dan ketidakpastian.
Hal ini mengemuka dalam acara IR Youth Talks yang digelar Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia. Di forum tersebut, Anggy Pasaribu, jurnalis sekaligus pendiri Story of Anggy yang bertindak sebagai moderator, menyoroti adanya jarak yang masih lebar antara kerja diplomasi pemerintah dan pemahaman masyarakat. Menurutnya, publik memang melihat foto-foto pertemuan pejabat, tetapi penjelasan mengenai kepentingan strategis di baliknya belum cukup kuat sampai ke ruang publik.
Geopolitik Global Punya Efek Langsung ke Indonesia
Anggy mengingatkan bahwa dinamika dunia saat ini tidak bisa dianggap jauh dari kehidupan warga Indonesia. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, perang Rusia-Ukraina yang belum selesai, serta ketegangan di Timur Tengah ikut memengaruhi stabilitas ekonomi global. Efeknya bisa terasa dari harga energi, pasokan barang, hingga ketahanan ekonomi nasional.
Brigadir Jenderal TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menegaskan bahwa dalam dunia yang semakin terfragmentasi, Indonesia justru harus tetap aktif berinteraksi dengan banyak pihak. Prinsip bebas aktif masih menjadi pijakan, tetapi penerapannya kini menyesuaikan perubahan zaman. Dalam kajian hubungan internasional, pendekatan ini kerap dipahami sebagai hedging, yaitu menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan tanpa terseret ke dalam blok yang saling berhadapan.
Resilience-based hedging dan kebutuhan memperkuat dari dalam
Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, Broto Wardoyo, menambahkan bahwa pendekatan tersebut kini bergerak ke arah resilience-based hedging. Artinya, Indonesia bukan hanya berusaha lincah di panggung luar negeri, tetapi juga membangun ketahanan domestik agar tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Karena itu, keterlibatan Indonesia dalam forum seperti G20, ASEAN, dan BRICS tidak semata soal kehadiran di pertemuan elite, melainkan bagian dari upaya memperluas ruang gerak nasional.
Masalahnya, Publik Masih Jarang Diberi Penjelasan yang Jelas
Meski strategi itu penting, persoalan komunikasi publik masih menjadi titik lemah. Yang lebih sering terlihat ke masyarakat adalah foto pertemuan, rangkaian kunjungan, dan seremoni diplomatik, bukan penjelasan yang utuh tentang tujuan dan hasilnya. Akibatnya, diplomasi mudah dipersepsikan sebagai aktivitas formal yang jauh dari kebutuhan sehari-hari.
Anggy menilai, tantangan terbesar ada pada cara pemerintah menyampaikan strategi luar negeri yang masih terlalu eksklusif dan teknis. Bahasa diplomasi sering kali terasa rumit, padahal publik membutuhkan narasi yang sederhana, jelas, dan relevan. Di era digital, kekosongan penjelasan semacam ini mudah diisi oleh opini dangkal yang cepat menyebar.
Karena itu, komunikasi publik seharusnya menjadi bagian inti dari diplomasi, bukan pelengkap. Pemerintah perlu menjelaskan mengapa suatu langkah luar negeri diambil, apa kepentingannya bagi Indonesia, dan bagaimana kaitannya dengan ekonomi, keamanan, serta investasi. Tanpa itu, diplomasi akan terus tampak sebagai urusan elite, bukan bagian dari kepentingan nasional yang menyentuh langsung masyarakat.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
