Komdigi Cabut Pembekuan TikTok dan Berjanji Pengawasan Digital Ketat
Komdigi mengambil langkah tegas setelah menemukan indikasi monetisasi dari akun TikTok Live yang diduga berkaitan dengan aktivitas perjudian online. Temuan itu membuat pemerintah meminta penjelasan lengkap dari pihak platform, terutama terkait aliran lalu lintas, aktivitas siaran langsung, hingga data monetisasi seperti jumlah dan nilai gift yang diterima akun-akun terkait.
Komdigi Minta Data Lengkap, TikTok Menolak
Alexander, selaku pemimpin tim dalam penanganan kasus ini, disebut telah mengirimkan permintaan klarifikasi langsung kepada TikTok. Pemerintah memberi tenggat hingga 23 September 2025 agar data yang diminta diserahkan secara utuh. Namun, TikTok menyampaikan bahwa informasi tersebut tidak dapat dibagikan karena merujuk pada kebijakan internal perusahaan.
Penolakan itu menjadi titik krusial bagi Komdigi. Dalam pandangan kementerian, platform digital semestinya kooperatif ketika diminta membuka akses data untuk kepentingan pengawasan, terutama jika ada dugaan aktivitas yang berpotensi melanggar hukum dan merugikan publik.
Dasar Aturan dan Langkah Pembekuan
Komdigi merujuk Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat memberikan akses data untuk kebutuhan pengawasan. Dari sudut pandang pemerintah, sikap TikTok dinilai tidak sejalan dengan kewajiban tersebut.
Atas dasar itu, Komdigi menyimpulkan bahwa TikTok telah melanggar kewajiban sebagai PSE Privat. Sebagai tindak lanjut, pembekuan sementara TDPSE dilakukan agar pengawasan dapat berjalan lebih ketat dan proses penelusuran terhadap aktivitas yang dicurigai terkait judol bisa terus dilakukan secara lebih mendalam.
Pengawasan Digital Dipertegas
Kasus ini sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah tidak lagi hanya menyoroti konten yang muncul di platform, tetapi juga mekanisme di baliknya: siapa yang mendapatkan keuntungan, bagaimana transaksi berlangsung, dan sejauh mana platform bersedia membuka data saat diminta. Dalam situasi seperti ini, isu kepatuhan platform digital menjadi sama pentingnya dengan penindakan terhadap konten yang bermasalah.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
