Wacana pajak “rezeki nomplok” kembali menjadi sorotan setelah Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mendorong penerapan Progressive Resource Rent Tax atau PRRT di sektor ekstraktif Indonesia. Gagasan ini muncul di tengah harga komoditas yang naik-turun tajam, terutama pada migas dan minerba, ketika keuntungan besar bisa muncul bukan semata karena efisiensi usaha, melainkan karena lonjakan harga pasar. Bagi INDEF, skema ini lebih tepat untuk menangkap keuntungan berlebih tanpa membebani industri secara merata saat kondisi pasar sedang lesu.
PRRT Menyasar Keuntungan di Atas Normal
Secara sederhana, PRRT adalah pajak atas rente ekonomi atau windfall tax. Pajak ini baru aktif ketika sebuah proyek sudah menghasilkan profit di atas tingkat pengembalian normal. Artinya, beban pajak tidak dikenakan sejak awal pada semua pelaku usaha, melainkan meningkat seiring naiknya tingkat keuntungan. Dalam pandangan INDEF, pendekatan ini terasa lebih adil karena negara hanya menarik bagian dari surplus yang muncul dari kepemilikan sumber daya alam.
Masalah Lama: Penerimaan Negara Terlalu Bergantung pada Harga Komoditas
INDEF menyoroti dilema yang sudah lama melekat pada negara kaya sumber daya, termasuk Indonesia. Saat harga komoditas melonjak, penerimaan negara ikut terdorong naik. Namun begitu harga jatuh, pendapatan bisa ikut tertekan dalam waktu singkat. Dalam Policy Brief INDEF, volatilitas harga disebut sebagai karakter permanen, bukan sekadar gangguan sesaat. Karena itu, dibutuhkan instrumen fiskal yang lebih lentur dan mampu menyesuaikan diri dengan siklus pasar.
Indonesia Sudah Punya Royalti Progresif, tapi Belum Sama dengan PRRT
INDEF mencatat Indonesia sebenarnya telah menerapkan skema royalti progresif, meski belum bisa disebut sebagai windfall tax murni. PP 18/2025, misalnya, mengatur tarif royalti batubara progresif berdasarkan Harga Batubara Acuan (HBA), kalori, dan metode tambang. Sementara itu, PP 19/2025 mengubah royalti flat rate 10 persen untuk nickel ore menjadi 14–19 persen progresif berdasarkan Harga Mineral Acuan (HMA), dengan tarif khusus 2 persen untuk bijih berkadar rendah.
Meski begitu, kedua skema tersebut tetap bertumpu pada pendapatan kotor. Di titik inilah PRRT dianggap berbeda, karena fokusnya bukan pada omzet atau produksi awal, melainkan pada laba yang benar-benar melampaui ambang normal.
Objek Pajaknya Bukan Produksi, Melainkan Surplus
Perbedaan paling penting ada pada objek pungutannya. Royalti memotong produksi atau pendapatan sejak awal, tanpa menunggu apakah proyek tersebut sudah balik modal atau belum. PRRT justru menunggu sampai keuntungan proyek melewati normal rate of return. Dengan kata lain, yang dikenai pajak adalah economic rent atau surplus setelah biaya modal dan risiko eksplorasi tertutup.
Bukan Sekadar Margin Akuntansi
Basis PRRT juga tidak sama dengan ukuran keuangan yang lazim digunakan perusahaan, seperti Net Profit Margin. Skema ini menghitung laba yang melampaui asumsi pengembalian normal atas aset. Karena itu, PRRT dinilai lebih tajam dalam menangkap keuntungan luar biasa yang lahir dari kondisi pasar, bukan hanya dari kinerja internal perusahaan. Sejumlah penelitian yang dirujuk INDEF menyebut kerangka royalti progresif yang ada saat ini belum sepenuhnya menutup celah penangkapan windfall, sehingga PRRT dianggap lebih relevan untuk sektor ekstraktif Indonesia.
Dengan harga komoditas yang terus bergerak liar, usulan ini pada dasarnya menggeser cara negara membaca untung besar: bukan semua laba diperlakukan sama, dan tidak setiap lonjakan pendapatan layak dipungut dengan cara yang seragam. Di sektor sumber daya alam, perbedaan antara omzet besar dan keuntungan di atas normal justru menjadi inti perdebatan pajak “rezeki nomplok” ini.
