Pemerintah Inggris akan melarang donasi kripto kepada partai politik sebagai respons terhadap campur tangan keuangan asing. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan bahwa donasi warga negara Inggris yang tinggal di luar negeri hingga 100.000 poundsterling per tahun akan dilarang. Hal ini merupakan salah satu dari 17 rekomendasi yang diajukan oleh mantan pejabat tinggi pemerintah Philip Rycroft.
Selain larangan donasi kripto, Rycroft juga merekomendasikan larangan iklan politik daring yang didanai asing. Tinjauan yang dilakukan Rycroft merupakan langkah responsif terhadap ancaman campur tangan asing dalam demokrasi Inggris. Beberapa kasus campur tangan asing dalam politik Inggris, termasuk hukuman terhadap mantan anggota parlemen Reform UK, Nathan Gill, menjadi latar belakang pentingnya langkah-langkah tersebut.
Reform UK, sebagai satu-satunya partai di Westminster yang pernah menerima donasi kripto, sangat relevan dengan rekomendasi larangan tersebut. Nigel Farage, pemimpin Reform UK, sebelumnya telah mengumumkan bahwa partainya menerima donasi dalam bitcoin. Meskipun demikian, situs web Reform UK memastikan bahwa donasi di atas 500 poundsterling akan diperiksa dan partai-partai di Inggris wajib memeriksa sumber donasi di atas batas tersebut.
Meskipun belum ada partai politik yang melaporkan donasi kripto kepada Komisi Pemilihan Umum, Reform UK menyatakan bahwa donasi kripto yang diterima telah diubah menjadi uang tunai oleh pihak ketiga yang teregulasi. Dengan demikian, walaupun Reform UK tidak memiliki dompet kripto sendiri, partai tersebut telah mematuhi semua ketentuan yang berlaku dalam menerima donasi.
