Jakarta — DPR RI mendesak agar pelaku dugaan pelecehan seksual terhadap atlet panjat tebing dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Kasus yang menyeret delapan atlet panjat tebing Indonesia ini menjadi perhatian serius publik, terlebih setelah Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) mengambil langkah tegas dengan memberhentikan pelatih kepala Hendra Basir.
DPR Minta Kasus Tak Dipandang Sebelah Mata
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa kekerasan seksual di lingkungan olahraga bukan perkara kecil dan tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apa pun. Menurut dia, tindakan semacam ini bukan hanya melanggar etika, tetapi juga mencederai hak asasi manusia serta merusak nilai sportivitas yang seharusnya dijaga dalam dunia olahraga.
Hetifah menilai pelatnas semestinya menjadi ruang aman bagi para atlet untuk berlatih, berkembang, dan mengejar prestasi. Karena itu, ia menolak jika kasus seperti ini dianggap sebagai urusan internal yang bisa diselesaikan diam-diam tanpa proses yang jelas.
Langkah Cepat FPTI dan Menpora Diapresiasi
Hetifah juga mengapresiasi respons cepat Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, yang mendukung langkah FPTI dalam membentuk tim investigasi. Menurutnya, pembentukan tim ini penting agar penyelidikan berjalan terang, objektif, dan tidak menimbulkan bias di tengah proses pemeriksaan.
Ia menilai penonaktifan sementara Kepala Pelatih FPTI merupakan langkah tepat untuk melindungi para atlet sekaligus menjaga agar proses penelusuran fakta tidak terganggu oleh tekanan dari pihak mana pun. Dengan begitu, pemeriksaan dapat berjalan lebih adil dan fokus pada pembuktian.
Harus Diusut Sampai Tuntas
Lebih jauh, Hetifah menekankan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti pada kecaman atau pernyataan resmi semata. Ia meminta agar seluruh pihak benar-benar memberi perhatian serius agar perlindungan terhadap atlet tidak hanya menjadi slogan, melainkan dijalankan dalam tindakan nyata.
Menurut Hetifah, respons cepat FPTI dan Menpora menjadi sinyal penting bahwa keselamatan atlet serta proses pemeriksaan yang adil harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Di tengah sorotan publik yang kian besar, penyelesaian kasus ini dinilai menjadi ujian bagi komitmen dunia olahraga Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
