50,4% Publik Menolak Indonesia Bergabung dengan Dewan Perdamaian
Wacana Indonesia ikut masuk ke dalam keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump ternyata belum mendapat tempat di mata publik. Alih-alih disambut positif, survei terbaru Median justru menunjukkan lebih banyak responden yang menolak keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut. Hasil ini menegaskan bahwa isu Palestina, Gaza, dan posisi Indonesia di panggung internasional masih dipandang dengan sangat hati-hati oleh masyarakat.
Mayoritas Responden Tahu, Tapi Tidak Otomatis Setuju
Median menyampaikan bahwa riset dilakukan lewat kuesioner kepada akun media sosial di seluruh Indonesia dengan target 1.200 sampel. Survei tersebut digelar pada 10–14 Februari 2026. Dari hasil pengumpulan data, 78,8 persen responden mengaku mengetahui keberadaan Board of Peace. Sebanyak 31,2 persen menyebut tahu secara detail, sedangkan 47,6 persen lainnya hanya pernah mendengar namanya.
Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, menjelaskan bahwa dari kelompok yang mengaku memahami forum itu, muncul lima asosiasi utama secara spontan. Lima persepsi tersebut adalah anggapan bahwa Board of Peace merupakan tandingan PBB, forum untuk menengahi konflik Palestina-Israel, inisiatif buatan Amerika Serikat dan Donald Trump, taktik Amerika Serikat dan Israel untuk memengaruhi Gaza, serta forum perdamaian dunia.
Penolakan Lebih Kuat daripada Dukungan
Meski tingkat pengenalan publik cukup tinggi, sikap responden justru condong menolak. Survei Median mencatat 50,4 persen responden tidak setuju Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace. Sementara itu, 34,8 persen menyatakan setuju. Selisih ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap keterlibatan Indonesia belum mampu menandingi keraguan yang masih dominan di tengah publik.
Di kelompok yang setuju, alasan yang paling sering muncul adalah dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, dorongan agar Indonesia punya posisi lebih kuat di dunia internasional, serta harapan terhadap terciptanya perdamaian global. Namun, alasan-alasan itu tampaknya belum cukup untuk mengubah pandangan mereka yang sejak awal memandang forum tersebut dengan curiga.
Gaza, Biaya, dan Status Palestina Jadi Titik Keberatan
Di sisi lain, kelompok yang menolak keikutsertaan Indonesia menyampaikan keberatan yang cukup tegas. Mereka menilai Board of Peace berpotensi menjadi alat Amerika Serikat dan Israel untuk menguasai Gaza. Ada pula anggapan bahwa keikutsertaan Indonesia hanya akan menjadi pemborosan uang. Selain itu, banyak responden menilai langkah tersebut belum tepat karena Palestina sendiri belum merdeka.
Temuan ini membuat pemerintah berada dalam posisi yang tidak sederhana. Dorongan untuk aktif di forum internasional berhadapan langsung dengan sentimen publik yang sensitif terhadap isu Palestina dan peran negara-negara besar dalam konflik Timur Tengah. Dalam situasi seperti ini, setiap langkah diplomasi bukan hanya soal kursi di meja perundingan, tetapi juga soal bagaimana publik membaca niat di baliknya.
Source link
