CEO Coinbase Brian Armstrong kembali menyalakan perdebatan soal arah regulasi aset kripto di Amerika Serikat. Lewat unggahan di platform X, ia menegaskan bahwa perusahaan lebih memilih tidak ada undang-undang sama sekali ketimbang harus berhadapan dengan regulasi yang menurutnya merupakan “RUU yang buruk”. Sikap itu bukan sekadar kritik biasa, melainkan sinyal kuat bahwa Coinbase melihat draf yang beredar saat ini masih menyimpan risiko besar bagi industri.
Kritik Armstrong terhadap draf RUU
Armstrong menyebut ada sejumlah masalah mendasar dalam rancangan aturan tersebut yang, menurutnya, tidak bisa diselesaikan hanya dengan perubahan kecil. Ia menyoroti kemungkinan larangan terhadap saham yang ditokenisasi, pembatasan terhadap aktivitas decentralized finance atau DeFi, serta ancaman terhadap privasi pengguna karena pemerintah bisa mendapat akses lebih luas ke data keuangan.
Dalam pandangannya, poin-poin itu bukan detail teknis, melainkan inti dari bagaimana regulasi akan membentuk masa depan pasar aset digital. Karena itu, ia menilai draf yang ada masih terlalu berbahaya jika dipaksakan menjadi aturan.
Persaingan lembaga dan isu stablecoin
Armstrong juga mengkritik arah pembagian kewenangan antarotoritas. Ia menilai RUU tersebut berpotensi melemahkan peran Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dan justru memberi ruang yang lebih besar kepada Securities and Exchange Commission (SEC). Bagi Armstrong, perubahan seperti ini bisa menggeser keseimbangan pengawasan yang selama ini menjadi bagian penting dalam diskusi regulasi kripto di AS.
Selain itu, ia menyoroti amendemen terkait stablecoin. Armstrong mengatakan bahwa pembatasan atau penghapusan reward stablecoin hanya akan menguntungkan lembaga keuangan tradisional. Menurutnya, langkah semacam itu akan menutup ruang persaingan dan menghambat inovasi yang selama ini tumbuh di sektor aset digital.
Coinbase tetap buka pintu negosiasi
Meski keras mengkritik, Armstrong tidak menutup pintu dialog. Ia menegaskan bahwa Coinbase akan tetap terlibat dalam pembicaraan dengan para pembuat kebijakan untuk mendorong perbaikan dalam draf RUU tersebut. Ia bahkan masih optimistis bahwa proses negosiasi bisa melahirkan versi regulasi yang lebih baik.
Armstrong juga tetap mengakui adanya upaya bipartisan dari para anggota Senat. Namun, pengakuan itu tidak mengubah garis sikap utamanya: jika pilihan yang tersedia adalah undang-undang yang buruk, maka menurutnya lebih baik tidak ada undang-undang sama sekali.
