Musim hujan kali ini menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah kawasan Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Selain merenggut belasan korban jiwa, bencana ini membuat jalur transportasi dan komunikasi di beberapa daerah menjadi lumpuh total. Status tanggap darurat bencana akhirnya diberlakukan oleh pemerintah Aceh selama dua pekan, mulai 28 November hingga 11 Desember 2025. Namun, di tengah bencana tersebut, perdebatan justru memanas di media sosial karena munculnya tuduhan yang mengaitkan bencana banjir dengan Zulkifli Hasan, yang kini menjabat sebagai Menko Pangan.
Pengguna media sosial aktif mempertanyakan peran Zulkifli Hasan dalam masalah kerusakan lingkungan yang memicu banjir. Salah satu postingan ramai datang dari akun Instagram Balqis Humaira, yang secara langsung menyinggung Zulkifli. Unggahannya menyoroti kebijakan para pejabat yang dianggap memberi jalan bagi kerusakan hutan, termasuk izin-izin yang dikeluarkan saat Zulkifli Hasan masih menjabat Menteri Kehutanan. Menurut Balqis, banjir dan longsor yang melanda permukiman dan menimbun rumah warga berawal dari keputusan-keputusan birokrasi yang abai terhadap lingkungan.
Zulkifli Hasan sendiri memang kerap dikaitkan dengan isu alih fungsi lahan dan deforestasi, terutama sejak masa kepemimpinannya sebagai Menteri Kehutanan dari 2009 sampai 2014. Aktivis lingkungan menilai periode tersebut menjadi salah satu tonggak utama pembiaran terjadinya pembukaan lahan secara ilegal, seperti yang terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Kawasan konservasi yang sebelumnya luas kini dikabarkan menyusut drastis akibat maraknya perkebunan sawit ilegal.
Pada postingan terkait, Balqis menyampaikan bahwa luas hutan yang dulu mencapai puluhan ribu hektare kini telah habis tergerus. Ia menekankan bahwa sawit ilegal masuk tanpa kendali dan perambahan tidak terbendung lagi, menyebabkan fungsi hutan sebagai penyeimbang ekosistem menjadi hilang. Akibatnya, bencana alam seperti banjir dan longsor makin sering datang tanpa bisa diantisipasi.
Isu tentang kerusakan hutan akibat kebijakan pemerintah bahkan kembali menjadi perhatian setelah beredarnya cuplikan video dokumenter tahun 2013. Dalam rekaman tersebut, aktor Harrison Ford terlihat mempertanyakan komitmen Zulkifli Hasan dalam mengatasi deforestasi saat masih menjabat sebagai menteri. Video tersebut kini beredar luas lagi, memperkuat opini publik yang mengkritik lemahnya penegakan hukum atas perusakan lingkungan di Indonesia.
Netizen semakin ramai membagikan berbagai dokumentasi dan komentar di media sosial yang menilai bahwa bencana yang menimpa masyarakat Sumatera bukan murni karena faktor alam, melainkan turut dipicu oleh ulah manusia. Akun @voxnetizens misalnya, menuliskan bahwa bencana itu tidak lain adalah hasil dari kebijakan manusia sendiri. Mereka menuding bahwa pembukaan kawasan hutan untuk kepentingan industri kelapa sawit berkontribusi besar terhadap musibah banjir, dan mengingatkan bahwa yang diuntungkan dari kerusakan lingkungan ini justru perusahaan-perusahaan, bukan alam.
Melihat semua reaksi tersebut, peristiwa banjir dan longsor di Sumatera kini tidak hanya menjadi soal bencana alam semata, tetapi juga cermin kegagalan dalam tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kritik terhadap pemerintah serta pejabat publik kembali disorot masyarakat sebagai upaya mendesak perubahan kebijakan untuk menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup warga.
Sumber: Zulkifli Hasan Disorot Soal Banjir Sumatera, Warganet Ungkit Teguran Harrison Ford Soal Kerusakan Hutan
Sumber: Zulkifli Hasan Dituding Jadi Penyebab Banjir Sumatera, Warganet Ungkit Momen Zulhas Diomeli Harrison Ford Soal Rusaknya Hutan
