Pergeseran prioritas fiskal pemerintahan Prabowo mulai terlihat jelas dari arah belanja negara. Dalam analisis CSIS terhadap kebijakan pemerintahan, bukan hanya soal trade-off anggaran yang muncul, tetapi juga perubahan kebijakan yang lebih tajam dalam struktur fiskal. Anggaran infrastruktur yang sebelumnya mendapat porsi besar justru mengalami penurunan cukup signifikan, sementara pembiayaan untuk alat utama sistem senjata (alutsista) TNI melonjak jauh jika dibandingkan antara APBN 2025 dan APBN 2026.
Fokus Belanja Bergeser dari Infrastruktur ke Pertahanan
Perubahan ini menunjukkan adanya switching kebijakan yang tidak kecil. Di satu sisi, pemerintah memang memangkas alokasi untuk infrastruktur. Di sisi lain, belanja pertahanan justru diperkuat secara agresif. Menurut Arya, penyesuaian ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak sekadar mengubah angka anggaran, melainkan menggeser arah prioritas negara ke bidang yang dinilai lebih strategis dalam jangka pendek.
Meski begitu, tidak semua pos belanja ikut terkoreksi. Program perlindungan sosial dan subsidi energi masih dipertahankan, sehingga struktur fiskal tetap menyisakan instrumen untuk menjaga daya beli dan stabilitas sosial. Namun, ruang fiskal yang tersedia tampak semakin diarahkan untuk menopang agenda keamanan dan pertahanan nasional.
Penguatan TNI Makin Terlihat
Selain dari sisi anggaran, penguatan organisasi TNI juga berlangsung melalui pembentukan 22 Kodam, penambahan 6 grup Kopassus baru, dan pembangunan 750 batalyon teritorial pembangunan. Rangkaian langkah ini mempertegas bahwa perubahan kebijakan tidak berhenti pada alokasi dana, tetapi juga menyentuh desain kelembagaan dan postur kekuatan militer.
Jika dilihat dari perbandingan APBN 2025 dan APBN 2026, lonjakan pembiayaan alutsista TNI menjadi sinyal paling jelas bahwa pemerintah sedang membangun fondasi baru dalam kebijakan fiskal. Dalam analisis CSIS, pergeseran ini bukan hanya soal teknis anggaran, melainkan cerminan evolusi arah kebijakan yang berpotensi memengaruhi stabilitas politik ke depan.
Implikasi pada Stabilitas Politik
Di tengah penurunan belanja infrastruktur, pemerintah tampaknya ingin memastikan bahwa sektor-sektor yang berkaitan dengan keamanan tetap mendapat dukungan kuat. Kombinasi antara pemangkasan, pertahanan yang diperbesar, serta pemeliharaan bantuan sosial menunjukkan strategi yang lebih selektif dalam mengelola anggaran. Dalam konteks politik, langkah seperti ini bisa dibaca sebagai upaya menata ulang prioritas negara sambil menjaga agar tekanan sosial tidak meningkat tajam.
