Jakarta — Kementerian Kesehatan mulai memperketat pengawasan di lapangan untuk mencegah kasus keracunan makanan dalam program pemenuhan gizi. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, kini setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dilengkapi tenaga ahli kesehatan lingkungan.
Fokus Baru: Kebersihan dan Keamanan Pangan
Menurut Benny, kehadiran ahli kesehatan lingkungan bukan sekadar pelengkap struktur, melainkan bagian penting untuk memastikan kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan di tiap SPPG. Pengawasan ini mencakup kualitas air, kondisi sanitasi, hingga bahan makanan yang akan disajikan kepada masyarakat.
Dalam temu media di Kantor Kemenkes, Benny menegaskan bahwa aspek tersebut tidak bisa diabaikan karena keracunan pangan tetap menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Dengan pengawasan yang lebih ketat, risiko makanan yang tidak layak konsumsi diharapkan bisa ditekan sejak awal.
10.700 SPPG Layani Jutaan Penerima
Benny juga memaparkan skala besar layanan yang kini berjalan. Saat ini, terdapat 10.700 SPPG di seluruh Indonesia. Setiap unit melayani sekitar 3.000 hingga 3.500 orang, sehingga dalam enam minggu terakhir penambahan 7.000 unit baru berarti ada tambahan sekitar 21 juta penerima makanan bergizi setiap hari.
Angka itu menunjukkan betapa besarnya operasi program ini di lapangan. Karena itu, menurut Benny, pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan satu sisi, tetapi harus melibatkan tenaga ahli yang memahami standar kesehatan lingkungan dan keamanan pangan secara langsung.
Pesan Presiden: Program Harus Aman dan Sehat
Benny menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta dirinya memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan aman dan sehat. Arahan tersebut menjadi dasar bagi Kemenkes untuk memperkuat pengawasan, terutama di titik-titik layanan yang menangani makanan dalam jumlah besar setiap hari.
Dengan penambahan tenaga ahli kesehatan lingkungan di tiap SPPG, Kemenkes ingin memastikan program berjalan bukan hanya cepat dan luas, tetapi juga disiplin dalam menjaga mutu layanan. Di tahap sebesar ini, satu kelalaian kecil di dapur pelayanan bisa berdampak besar bagi ribuan penerima manfaat.
