Di tengah meningkatnya perhatian terhadap nasib pekerja migran Indonesia, PDIP mendorong negara mengambil langkah yang lebih konkret, bukan sekadar mengulang janji perlindungan. Hasto menegaskan bahwa pekerja yang mencari nafkah di luar negeri tidak boleh dibiarkan menghadapi risiko sendirian. Menurutnya, perlindungan terhadap mereka harus hadir dalam bentuk kebijakan yang memberi rasa aman, martabat, dan kepastian hidup, sejalan dengan semangat para pendiri bangsa yang menempatkan negara sebagai pelindung seluruh warga.
Negara Diminta Lebih Hadir untuk Pekerja Migran
Hasto mengingatkan bahwa republik ini dibangun bukan hanya untuk menjaga kedaulatan politik, tetapi juga untuk memastikan warga negara memperoleh kehidupan yang layak dari jerih payahnya sendiri. Ia menilai demokratisasi ekonomi menjadi penting agar hak atas penghidupan yang manusiawi tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu. Dalam pandangan itu, pekerja migran bukanlah kelompok pinggiran, melainkan bagian penting dari denyut ekonomi nasional yang semestinya mendapat perlindungan lebih kuat dari negara.
Usulan Satuan Khusus untuk PMI
Salah satu gagasan yang mengemuka dalam forum tersebut adalah pembentukan satuan khusus untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia. Usulan ini muncul sebagai dorongan agar negara bisa bergerak lebih cepat dan lebih terkoordinasi ketika pekerja menghadapi persoalan di luar negeri. Dengan berbagai tantangan yang terus muncul, perlindungan PMI dinilai tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme administratif yang selama ini berjalan, tetapi perlu respons yang lebih dekat dengan kebutuhan di lapangan.
Forum Dihadiri Sejumlah Pejabat dan Legislator
Acara itu dihadiri Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Trisiana; Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayat; Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mercy Barends; serta perwakilan organisasi buruh. Sejumlah anggota DPR juga hadir, di antaranya TB Hasanuddin, Nico Siahaan, Wayan Sudirta, Pulung Agustanto, dan Edy Wuryanto. Hadir pula Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dan Sri Rahayu, yang menambah bobot politik dalam pembahasan soal perlindungan pekerja migran.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
