Kementerian Hukum resmi mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025–2030 setelah terjadi dualisme kepemimpinan pasca Muktamar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Mardiono ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PPP, sedangkan Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-15.AH.11.02 Tahun 2025 yang mengesahkan perubahan susunan kepengurusan PPP. Menkum Supratman Andi Agtas mengumumkan susunan kepengurusan yang melibatkan enam orang, termasuk Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum. Tujuan dari pengesahan tersebut adalah untuk membawa kesejukan dan kelengkapan susunan kepengurusan PPP sesuai dengan proses yang telah ditetapkan. Kementerian Hukum siap untuk segera menerbitkan Surat Keputusan baru untuk memastikan kelengkapan kepengurusan partai tersebut.
