Pak Bas Diskusi IKN dan Rencana 2026-2028 di Istana
Perkembangan Ibu Kota Nusantara kembali masuk meja pembahasan di Istana. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, datang ke Kementerian Sekretariat Negara untuk melaporkan arah terbaru pembangunan Nusantara setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Dalam pertemuan itu, Basuki juga memaparkan agenda kerja yang disiapkan Otorita untuk periode 2026-2028.
Arah pembangunan bergeser ke tahap yang lebih menentukan
Basuki menegaskan bahwa tiga tahun ke depan akan menjadi fase penting bagi IKN. Fokus utama diarahkan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif, sesuai arahan presiden. Tahap ini dipandang krusial karena akan melengkapi fungsi Nusantara sebagai pusat pemerintahan, bukan sekadar kawasan administrasi baru yang berdiri di atas proyek infrastruktur.
Dalam pembahasan tersebut, Basuki juga menyampaikan keyakinannya bahwa pada 2028 Nusantara bisa tampil sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern dan inklusif. Target itu sejalan dengan arah yang sudah tertulis dalam Perpres 79/2025, yang menempatkan IKN dalam jalur transformasi menuju ibu kota politik pada tahun tersebut.
Perpres 79/2025 jadi dasar langkah berikutnya
Meski Kementerian Sekretariat Negara belum memberikan penjelasan tambahan, Perpres 79/2025 sudah memuat sejumlah poin penting yang menjadi pegangan pembangunan IKN. Aturan itu memuat rencana pengembangan kawasan inti pusat pemerintahan, termasuk luas lahan yang disiapkan untuk mendukung fungsi-fungsi utama kenegaraan.
Di dalamnya juga disebutkan rencana pemindahan ASN ke IKN serta cakupan layanan kota cerdas yang akan menopang kehidupan di kawasan tersebut. Dengan begitu, pembangunan Nusantara tampak bergerak ke tahap yang lebih luas, dari sekadar pekerjaan fisik menuju pembentukan sistem pemerintahan dan layanan kota yang terintegrasi.
Pertemuan di Istana menandai fase yang lebih teknis
Pembahasan di Istana menunjukkan bahwa agenda IKN kini semakin mengerucut pada pekerjaan teknis yang harus diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan. Dengan sasaran pada kawasan legislatif, yudikatif, dan dukungan layanan kota pintar, pemerintah tampak ingin memastikan transisi menuju ibu kota baru berjalan lebih terukur dan sesuai target waktu yang sudah ditetapkan.
Source link
