Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memastikan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 telah disepakati bersama pemerintah untuk menjadikan indikator kesejahteraan rakyat sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan. Menurut Said, APBN bukan hanya sebuah instrumen fiskal, tetapi juga merupakan alat negara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, yang membahas Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Dalam kesempatan itu, Said menegaskan bahwa APBN 2026 akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan untuk itu Banggar DPR telah sepakat bersama pemerintah menetapkan target indikator kesejahteraan. Said juga menekankan bahwa indikator kesejahteraan ini mencakup tiga keseimbangan penting, yaitu menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga kelestarian alam. Dengan demikian, APBN 2026 diharapkan dapat menjadi alat perang untuk melawan kemiskinan dan krisis iklim yang dihadapi oleh masyarakat di tanah air.
Said Abdullah: RAPBN 2026 Solusi Atasi Kemiskinan dan Krisis Iklim
Related articles
