Dalam perkembangan teknologi informasi yang kian pesat, negara menghadapi ancaman kedaulatan dengan wajah baru. Kini, bukan saja serangan bersenjata yang mengancam, melainkan manipulasi di jagat maya yang secara halus namun sistematis berusaha memengaruhi opini publik dan merongrong sendi-sendi demokrasi nasional.
Bahaya ini menjadi lebih sulit diantisipasi karena tidak hanya datang dari luar, tetapi juga melibatkan pihak dalam negeri yang kadang tidak sadar sudah ikut serta. Sering kali, kepentingan komersial dan politik bercampur dalam aksi ini, sehingga sulit memastikan apakah serangan itu benar-benar murni dari pihak asing atau justru bertransformasi melalui tangan domestik.
Pengalaman Taiwan tahun 2020 bisa menjadi gambaran nyata mengenai rumitnya serangan siber terhadap proses demokrasi. Pada pilpres tersebut, Tiongkok diduga menjalankan kampanye informasi berskala besar yang melibatkan banyak jalur. Media massa yang mendukung kebijakan Beijing gencar membombardir Taiwan dengan narasi yang melecehkan sistem demokrasinya. Di sisi lain, content farm komersial yang berbasis di Malaysia serta sejumlah negara kawasan ikut memproduksi artikel-artikel rendah kualitas agar mampu mengontrol trending di media sosial seperti Facebook dan YouTube. Bahkan, selebgram dan figur publik dalam negeri—tanpa disadari—meyebarluaskan pesan-pesan yang sebenarnya merupakan bagian dari agenda luar negeri.
Narasi yang ditebar dijaga agar konsisten, seperti menuding demokrasi sebagai sistem yang gagal, menuduh presiden Tsai Ing-wen sebagai boneka Washington, serta memanfaatkan gejolak di Hong Kong sebagai pelajaran tentang kegagalan demokrasi. Di aplikasi percakapan pun, seperti LINE, beredar pesan-pesan berantai bernuansa menakut-nakuti masyarakat agar enggan ikut pemilu karena risiko penyakit mematikan, seperti pneumonia Wuhan. Bentuk-bentuk intervensi inilah yang secara konkret menunjukkan bagaimana demokrasi Taiwan dipertaruhkan di ruang digital.
Yang menarik, pemain utama dalam operasi ini tidak seluruhnya adalah institusi negara atau militer Tiongkok. Banyak di antaranya adalah individu atau kelompok swasta—perusahaan humas, influencer media sosial, hingga konten kreator yang memiliki motif ekonomi. Justru karena melibatkan banyak aktor non-negara ini, batasan antara serangan eksternal dan internal seakan kabur. Broto Wardoyo, akademisi di bidang hubungan internasional, menyoroti soal ancaman siber yang sifatnya hibrida: negara maupun non-negara dari luar bisa sama-sama menjadi pelaku, sehingga pelacakan asal-muasalnya sangat menantang.
Konsekuensi dari serangan siber dan informasi ini tidak bisa dianggap remeh. Bukan hanya menyebabkan kebingungan informasi, tetapi juga menyebabkan masyarakat terpecah dalam polarisasi ekstrim. Setiap kelompok semakin terisolasi di ekosistem digital mereka sendiri, hanya mendengarkan narasi yang memperkuat keyakinan dan persangkaannya. Hal ini justru menempatkan model otoritarian sebagai jalan tengah yang dianggap lebih stabil, sementara demokrasi menjadi target delegitimasi. Semua itu terjadi tanpa perlu tindakan kekerasan fisik—kerusakan terjadi pada tataran kepercayaan dan kohesi sosial.
Fenomena yang dialami Taiwan tersebut penting dicermati oleh Indonesia. Sebagai negara demokrasi dengan pengguna internet terbesar di kawasan, Indonesia rawan jadi target upaya serupa. Bahkan, tingkat polarisasi politik di Indonesia dewasa ini sangat terbuka untuk digarap narasi yang bertujuan melemahkan stabilitas nasional—terlebih jika didukung dukungan dari luar yang kamuflase melalui pihak lokal.
Pelajaran utamanya, bangsa Indonesia harus mewaspadai betapa tipisnya perbedaan antara ancaman dari dalam negeri dan intervensi luar di era digital. Polarisasi sosial bisa dengan mudah diperburuk oleh pesan-pesan yang dikemas aktor domestik, namun sejatinya punya afiliasi luar negeri. Bila Indonesia gagal memperkuat kedaulatan ruang digitalnya, sejarah Taiwan mungkin saja terulang dengan bentuk yang berbeda namun efek yang sama: menipisnya legitimasi dan retaknya kepercayaan pada demokrasi.
Sumber: Ancaman Siber Global: Operasi Informasi Asing, Kasus Taiwan 2020, Dan Tantangan Kedaulatan Negara Di Era Digital
Sumber: Ancaman Siber Makin Nyata! Aktor Non-Negara Ikut Guncang Politik Dunia
