PDI Perjuangan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan di seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan, menyatakan bahwa evaluasi ini dilakukan sebagai komitmen partai untuk merespons tuntutan rakyat agar kinerja DPR dan DPRD menjadi lebih baik dan transparan.
DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mewajibkan anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi yang menjadi bagian Fraksi PDI Perjuangan untuk bekerja maksimal sebagai legislator. Ada lima indikator utama yang akan digunakan sebagai penilaian kinerja anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan se-Jatim, termasuk memiliki rumah aspirasi, tingkat kehadiran dalam rapat DPRD, kualitas legislasi, komunikasi publik, kepatuhan terhadap program pemerintah, dan keaktifan dalam kegiatan kepartaian di tingkat PAC, DPC, dan DPD.
Tunjangan rumah anggota DPRD di beberapa wilayah, seperti DKI Jakarta, Kota Depok, dan Bekasi, juga turut menjadi sorotan karena dinilai besar. Evaluasi kinerja ini menjadi upaya partai untuk merespons aspirasi dan tuntutan rakyat dengan nyata, sebagai tanggung jawab organisasi publik seperti partai politik.
