Trump Dorong Departemen Pertahanan AS Berganti Nama Jadi Departemen Perang
Donald Trump kembali mengirim sinyal politik yang kuat lewat langkah simbolik: Departemen Pertahanan Amerika Serikat akan diganti namanya menjadi Departemen Perang. Rencana itu disebut akan dimasukkan ke dalam perintah eksekutif yang dijadwalkan ditandatangani pada Jumat waktu setempat. Jika benar dijalankan, Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan pejabat di bawahnya juga berpeluang memakai gelar sekunder seperti “Menteri Perang” dalam komunikasi resmi.
Nama lama, pesan yang jauh lebih keras
Bagi Trump, ini bukan sekadar urusan administrasi. Pergantian nama tersebut membawa pesan politik yang jelas: Amerika Serikat ingin tampil lebih tegas dan agresif. Trump juga meminta Hegseth menyiapkan rekomendasi legislatif agar perubahan itu bisa dibuat permanen. Artinya, perintah eksekutif saja tidak cukup untuk mengunci perubahan nama departemen.
Secara hukum, Kongres tetap harus menyetujui langkah tersebut. Tantangannya tidak kecil, karena Partai Republik yang dipimpin Trump hanya memegang mayoritas tipis di parlemen. Dengan kondisi itu, peluang perubahan permanen masih sangat bergantung pada dukungan politik yang belum tentu solid.
Biaya besar dan kritik dari Demokrat
Rencana ini juga memunculkan sorotan soal biaya. Mengubah nama lembaga sebesar Departemen Pertahanan berarti memperbarui banyak hal: papan nama, kop surat, dokumen resmi, hingga identitas administratif di Pentagon dan berbagai instalasi militer di luar negeri. Semua itu berpotensi menyedot anggaran besar.
Tak heran jika Senator Demokrat langsung mengkritik langkah tersebut. Mereka menilai dana seharusnya dipakai untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti keluarga militer dan diplomat, bukan untuk mengganti label kelembagaan. Bagi para penentang Trump, kebijakan ini lebih menyerupai manuver politik ketimbang keputusan strategis yang berdampak langsung pada keamanan nasional.
Simbol yang dihidupkan lagi dari masa lalu
Secara historis, nama Departemen Pertahanan Amerika Serikat memang pernah dipakai sebagai Departemen Perang hingga 1949. Dengan menghidupkan kembali istilah itu, Trump seolah ingin menarik Amerika ke bahasa yang lebih konfrontatif, di tengah kebiasaannya sejak Januari yang kerap menyentuh urusan penamaan ulang lembaga dan lokasi, termasuk pangkalan militer.
Perdebatan ini menambah panjang daftar pertarungan simbolik di Washington. Sebelumnya, langkah pemerintahan Biden untuk mengubah nama sejumlah pangkalan militer juga sempat dibatalkan. Kini, Trump justru bergerak ke arah sebaliknya dengan mendorong istilah yang lebih keras untuk salah satu institusi paling penting dalam pemerintahan federal.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
