Unjuk rasa atau demonstrasi yang berlangsung pada akhir Agustus 2025 dan mengakibatkan kerusuhan besar di berbagai wilayah dianggap sebagai ekspresi kemarahan dari kelas menengah terhadap pemerintah oleh para peneliti LPEM FEB UI. Menurut mereka, kemarahan ini dipicu oleh tekanan ekonomi yang terus meningkat yang tidak tersentuh oleh tanggapan yang memadai dari pemerintah dan DPR, sehingga menyebabkan kepentingan rakyat terabaikan.
Principal-agent theory digunakan untuk membaca permasalahan ini, yang menggambarkan kontrak antara masyarakat (prinsipal) dan DPR serta pemerintah (agen). Program-program populis yang tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi penyebab utama kemarahan ini, termasuk kenaikan beban pajak seperti PBB di Pati dan daerah lainnya yang menjadi pemicu unjuk rasa.
Masalah kesenjangan pendapatan antara kelas pekerja dan pejabat negara turut menjadi faktor pendorong kemarahan ini, mengingat kelas menengah merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Permasalahan ini juga tercermin dari fenomena masyarakat yang terus-menerus menggunakan tabungan untuk kebutuhan pokok, karena pendapatan mereka tidak mencukupi untuk mencukupi kehidupan.
Selain itu, data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan bahwa indeks menabung konsumen (IMK) melemah pada Juli 2025, menunjukkan bahwa intensitas dan niat menabung masyarakat menurun seiring dengan meningkatnya pengeluaran rumah tangga. Fenomena ini terjadi di berbagai kelompok pendapatan, menunjukkan dampak yang merata dari tekanan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat.
Kemarahan kelas menengah yang terungkap melalui demonstrasi Agustus 2025 tidak hanya merupakan ekspresi kekecewaan, tetapi juga merupakan panggilan untuk perubahan dan respons yang lebih baik dari pemerintah dan DPR terhadap masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya mendengarkan suara rakyat dan memberikan solusi yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.
