Golkar sedang mempertimbangkan beberapa alternatif dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Salah satunya adalah sistem asimetris di mana pemilihan gubernur dikembalikan kepada DPRD, namun pemilihan bupati dan wali kotanya tetap dilakukan seperti biasa. Menurut mereka, pemilihan gubernur merupakan bagian dari pemerintahan pusat, sehingga ada opsi untuk menjaga di DPR, sementara pemilihan di tingkat kabupaten dan kota bisa tetap langsung atau menggunakan sistem hybrid dengan kembali ke DPR atau tetap langsung seperti saat ini. Presiden juga telah memberikan tanggapan bahwa keputusan akan disesuaikan dengan pertimbangan bersama partai politik koalisi pendukung pemerintah untuk kepentingan rakyat dan bangsa.


