Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kasus ini langsung memantik reaksi keras dari DPR, yang menilai langkah tersebut sebagai pukulan telak bagi citra pemerintahan.
OTT KPK Seret Wamenaker dan 10 Orang Lain
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyampaikan bahwa Immanuel Ebenezer diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan dalam proses pengurusan sertifikasi K3. Dalam operasi yang berlangsung itu, KPK juga mengamankan 10 orang lainnya bersama sang wakil menteri.
OTT ini menjadi perhatian besar karena menyasar pejabat aktif di kabinet. Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan, termasuk apakah mereka akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.
DPR Sebut Ini “Kepala Gol Bunuh Diri”
Di parlemen, kasus ini disebut sebagai tamparan keras. Istilah “kepala gol bunuh diri” bahkan muncul untuk menggambarkan betapa fatalnya peristiwa tersebut terhadap posisi politik dan reputasi pemerintahan. Bagi DPR, penangkapan pejabat setingkat wakil menteri dalam OTT bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga soal kepercayaan publik.
OTT Kelima KPK di 2025
Dengan penindakan ini, KPK tercatat telah melakukan OTT kelima sepanjang tahun 2025. Fakta itu menunjukkan lembaga antirasuah masih aktif memburu dugaan praktik korupsi yang menyentuh berbagai lapisan jabatan, termasuk pejabat tinggi negara. Hingga kini, publik menunggu langkah lanjutan KPK setelah pemeriksaan awal terhadap Immanuel Ebenezer dan 10 orang lain yang ikut diamankan.
