RUU PPRT Dinilai Lebih Matang, Fokus Bergeser ke Perlindungan yang Lebih Nyata
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) kembali menunjukkan arah yang lebih konkret. Legislator Partai NasDem, Martin, menyebut draf yang sedang dibahas saat ini jauh lebih baik dibandingkan versi sebelumnya karena lebih menekankan ketentuan yang benar-benar dibutuhkan pekerja rumah tangga, bukan sekadar memperbanyak pasal sanksi.
Fokus Baru: Aturan yang Lebih Spesifik
Menurut Martin, pembahasan kali ini tidak lagi bertumpu pada pengaturan pidana semata. Ia menilai aspek sanksi dan hukuman sebenarnya sudah memiliki dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta sejumlah regulasi lain yang telah berlaku. Karena itu, RUU PPRT diarahkan untuk mengisi ruang yang belum diatur secara rinci, terutama soal perlindungan dan kepastian kerja bagi pekerja rumah tangga.
Ia menekankan bahwa pendekatan seperti ini membuat rancangan undang-undang tersebut menjadi lebih relevan. Dengan fokus pada ketentuan yang lebih spesifik, RUU PPRT diharapkan tidak hanya menjadi payung hukum formal, tetapi juga benar-benar menjawab persoalan yang selama ini dihadapi para pekerja rumah tangga di lapangan.
Dorongan agar Pembahasan Dipercepat
Martin juga meminta seluruh anggota panitia yang terlibat agar mempercepat proses pembahasan. Menurutnya, semakin cepat RUU ini diselesaikan, semakin cepat pula pekerja rumah tangga memperoleh kepastian hukum yang selama ini dinanti. Dorongan percepatan ini sekaligus menunjukkan bahwa pembahasan RUU PPRT tidak boleh terus berlarut di tengah kebutuhan perlindungan yang semakin mendesak.
Ia menilai penyusunan aturan ini perlu dilakukan dengan serius dan terukur, agar hasil akhirnya tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga mudah diterapkan. Dalam pandangannya, kualitas aturan justru akan lebih baik jika pembahasan dilakukan secara cermat namun tetap efisien.
Teknologi dan Rekrutmen PRT
Saat ditanya soal kemungkinan perubahan pola rekrutmen pekerja rumah tangga akibat perkembangan teknologi, Martin mengatakan regulasi harus mampu menyesuaikan diri. Ia mengakui bahwa aturan memang sering tertinggal dari laju teknologi, tetapi hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penyusunan dasar hukum yang diperlukan.
Menurut dia, yang terpenting adalah membuat aturan yang terlebih dahulu bisa menjawab kebutuhan saat ini, lalu disesuaikan seiring berkembangnya teknologi. Dengan pendekatan tersebut, RUU PPRT diharapkan tetap relevan meski pola perekrutan, komunikasi, dan hubungan kerja di masa depan mungkin berubah cukup cepat.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
