Presiden Prabowo Subianto telah memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Langkah ini disambut baik oleh peneliti politik Denny JA sebagai simbol politik rekonsiliasi yang penting bagi bangsa. Denny JA menyatakan bahwa dalam situasi politik yang terpolarisasi dan ketidakpastian ekonomi akibat kondisi geo-politik, kepemimpinan nasional yang dapat merangkul semua kekuatan bangsa merupakan sebuah kebijaksanaan.
Tom Lembong, seorang pebisnis yang dikenal kritis, sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus impor gula. Meskipun terdapat beragam reaksi terhadap putusan tersebut, proses hukum berlanjut hingga Presiden Prabowo mengusulkan abolisi. Pada 31 Juli 2025, DPR menyetujuinya, sehingga proses hukum terhadap Tom dihentikan secara total, meskipun vonisnya masih dalam tahap banding.
Di sisi lain, Hasto Kristiyanto dari PDIP dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Namun, melalui usulan Presiden Prabowo, DPR juga menyetujui amnesti kolektif bagi 1.116 terpidana, termasuk Hasto. Meskipun secara hukum abolisi dan amnesti berbeda, keduanya memiliki kesamaan dari segi moral, yaitu sebagai langkah rekonsiliasi yang menunjukkan kebijaksanaan negara dalam menyembuhkan dan tidak melukai.
Keputusan ini kemudian diikuti dengan perintah dari Megawati Soekarnoputri kepada jajaran PDIP untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Meskipun bagi sebagian orang hal ini merupakan kejutan, namun secara historis, momen ini dianggap sebagai penting. Keseluruhan, tindakan Presiden Prabowo memberikan abolisi dan amnesti dianggap sebagai langkah rekonsiliasi politik yang penting bagi negara.
