Komisi VI menekankan pentingnya pengawasan yang tidak setengah-setengah dalam menjalankan tanggung jawab publik yang diberikan. Menurut Kawendra, tahun 2026 seharusnya menjadi momentum untuk mewujudkan BUMN 4.0, yaitu BUMN yang modern, memiliki dampak nyata, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Menurutnya, Komisi VI adalah lembaga yang paling berperan dalam pengawasan BUMN dan Danantara, karena merekalah yang bertanggung jawab dan berada di garis terdepan.
Dalam konteks pengawasan, kehadiran Komisi VI di Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai wujud nyata dukungan terhadap Kementerian BUMN. Kawendra menegaskan bahwa pengawasan yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tanggung jawab kepada rakyat dapat dipenuhi secara transparan. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk membangun tata kelola negara yang bersih, kuat, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
