Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera membayar utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada desa-desa. Utang sebesar Rp 92 Miliar yang belum terbayarkan sejak tahun 2018 harus segera diselesaikan melalui pembayaran per semester. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menekankan pentingnya pembayaran utang DBH dalam pengelolaan keuangan daerah. Prioritas pembayaran utang tidak hanya untuk pihak ketiga, tetapi juga bagi desa dan pegawai yang masih menunggu pembayaran. Dengan pembayaran DBH yang teratur, diharapkan desa-desa dapat menindaklanjuti program pembangunan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat desa. Keselarasan antara rencana pembangunan desa dan Pemkab juga harus ditekankan agar tercapai sinergi yang optimal.
