Prabowo Soroti Lonjakan Produksi Pangan Usai Reformasi Regulasi dan Pemberantasan Korupsi
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menempatkan sektor pangan sebagai bukti paling nyata dari hasil reformasi regulasi dan perang terhadap korupsi yang dijalankan pemerintahannya. Dalam Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) 2025, Prabowo menyebut produksi beras dan jagung di Indonesia naik 50 persen hanya dalam tujuh bulan sejak pemerintahannya berjalan. Menurutnya, capaian itu tidak datang begitu saja, melainkan dipacu oleh deregulasi, pembenahan birokrasi, dan langkah-langkah strategis yang memangkas hambatan lama di sektor pangan.
Produksi Naik, Cadangan Beras Tembus Rekor
Prabowo juga menyoroti cadangan beras nasional yang mencapai 4,4 juta ton, angka yang ia sebut sebagai rekor tertinggi sejauh ini. Bagi pemerintah, capaian tersebut bukan sekadar statistik, melainkan sinyal awal bahwa Indonesia bergerak lebih dekat ke swasembada pangan. Dalam pandangan Prabowo, ketahanan pangan harus diletakkan sebagai fondasi utama negara, sejajar dengan agenda besar lain seperti swasembada energi, peningkatan kualitas pendidikan, dan percepatan industrialisasi.
Negara Tetap Harus Hadir
Di hadapan peserta forum ekonomi internasional itu, Prabowo menegaskan bahwa pasar tidak bisa dibiarkan bekerja sendiri tanpa arah. Ia menilai negara tetap perlu turun tangan agar kemakmuran tidak hanya terkonsentrasi di satu kelompok, tetapi lebih merata dirasakan masyarakat. Dengan menyebut pentingnya mengambil keunggulan kapitalisme namun tetap memberi ruang bagi intervensi pemerintah, Prabowo menekankan bahwa kebijakan publik harus mampu menjawab persoalan kemiskinan dan kelaparan secara langsung.
BRICS dan Arah Baru Indonesia
Prabowo juga mengaitkan agenda ekonomi domestik dengan posisi Indonesia di panggung global. Ia menyebut keanggotaan Indonesia dalam BRICS dan kerja sama dengan New Development Bank sebagai bagian dari upaya memperluas peran Indonesia dalam tatanan ekonomi dunia. Dalam kerangka itu, keberhasilan di sektor pangan diposisikan bukan hanya sebagai urusan dalam negeri, tetapi juga sebagai modal politik dan ekonomi untuk memperkuat posisi Indonesia di level internasional.
