Polemik soal status direksi BUMN kembali mencuat setelah Kejaksaan Agung menegaskan bahwa para direksi tetap bisa disidik bila terlibat korupsi dan ada dugaan aliran dana negara. Namun, perdebatan belum selesai. Di satu sisi, UU BUMN menyebut direksi bukan penyelenggara negara. Di sisi lain, sebagian pihak merujuk pada UU Nomor 28 Tahun 1999 untuk menegaskan bahwa posisi mereka tetap dapat masuk dalam ranah penegakan hukum antikorupsi.
Respons Kejagung dan perdebatan status direksi
Penegasan Kejaksaan Agung itu memperlihatkan bahwa proses hukum tidak otomatis tertutup hanya karena seorang direksi BUMN tidak dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Meski begitu, mekanisme penerapannya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di lapangan. Titik krusialnya ada pada hubungan antara jabatan, kewenangan, dan aliran dana milik negara yang diduga disalahgunakan.
Pukat UGM soroti potensi imunitas
Menurut Pukat UGM, keberadaan UU BUMN justru memberi ruang imunitas bagi direksi BUMN sehingga KPK tidak dapat menjerat mereka dalam kasus korupsi. Pandangan ini memunculkan kekhawatiran bahwa celah hukum tersebut bisa menghambat proses penegakan hukum terhadap dugaan korupsi di tubuh BUMN. Di tengah sorotan publik, perbedaan tafsir ini menjadi inti dari polemik yang belum menemukan titik temu.
Erick Thohir dan KPK sama-sama buka sikap
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa penindakan terhadap korupsi di BUMN tetap akan dilakukan, meski direksi BUMN tidak dianggap sebagai penyelenggara negara. Ia menekankan bahwa setiap kasus akan diproses secara adil tanpa melihat status hukum direksi BUMN. Sementara itu, KPK menyatakan akan melakukan kajian terhadap UU BUMN untuk memastikan kewenangannya dalam menangani perkara korupsi di BUMN. Dengan posisi yang masih saling berseberangan, arah penegakan hukum atas kasus-kasus di BUMN kini bergantung pada kejelasan tafsir aturan yang berlaku.
