Pentingnya Pendidikan Semi Militer untuk Remaja Bermasalah: Psikolog Peringatkan Risiko Kesehatan Mental
Program pendidikan semi militer untuk pelajar yang terlibat kenakalan remaja resmi dimulai pada 2 Mei 2025. Kebijakan yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ini diposisikan sebagai upaya membentuk ulang karakter siswa yang dinilai sulit dibina lewat jalur sekolah biasa. Namun, di balik semangat penertiban itu, muncul pertanyaan besar: apakah pendekatan keras benar-benar menyelesaikan masalah, atau justru memunculkan persoalan baru?
Barak Militer Jadi Lokasi Pembinaan
Program ini akan dijalankan di wilayah-wilayah Jawa Barat yang dianggap rawan, dengan melibatkan kerja sama TNI dan Polri. Peserta tidak ditentukan secara sepihak, melainkan melalui kesepakatan antara sekolah dan orangtua siswa. Sasaran utamanya adalah pelajar yang kerap terlibat pergaulan bebas, sulit diarahkan, atau bahkan sudah terseret tindak kriminal.
Selama enam hingga 12 bulan, para siswa akan mengikuti pembinaan intensif di barak militer. Pemerintah daerah berharap pola ini bisa menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan perubahan sikap yang lebih positif. Dalam kerangka kebijakan tersebut, pendidikan semi militer dianggap sebagai jalan korektif bagi remaja yang dinilai sudah melampaui batas pembinaan konvensional.
Psikolog Soroti Risiko Pendekatan Otoriter
Meski tujuan program ini terlihat positif, tidak semua pihak menilai metodenya tepat. Psikolog anak dan remaja Madasaina Putri, M.Psi dari PION, mengingatkan bahwa pendekatan otoriter tidak disarankan dalam mendampingi tumbuh kembang anak maupun remaja. Menurutnya, pola seperti itu berisiko menimbulkan dampak psikologis yang justru memperburuk keadaan, terutama jika dipahami sebagai bentuk hukuman.
Madasaina menegaskan bahwa remaja berada pada fase yang sangat peka terhadap perlakuan keras. Alih-alih menyadarkan, pembinaan yang terlalu menekan dikhawatirkan memicu tekanan mental baru. Dari sisi psikologis, model pembinaan yang minim dialog dan terlalu mengandalkan disiplin ketat perlu dicermati agar tidak meninggalkan pengalaman negatif yang sulit dipulihkan.
Di Antara Disiplin dan Kesehatan Mental
Program semi militer ini memperlihatkan dilema yang tidak sederhana. Di satu sisi, pemerintah ingin menghadirkan solusi tegas bagi pelajar bermasalah. Di sisi lain, ada risiko kesehatan mental yang tidak boleh diabaikan hanya demi mengejar ketertiban. Karena itu, keberhasilan kebijakan ini bukan semata ditentukan oleh kerasnya aturan, melainkan juga oleh cara pendampingan yang diberikan selama proses pembinaan berlangsung.
