Presiden Prabowo Subianto mulai membicarakan kemungkinan adanya perombakan kabinet setelah 100 hari kerja pemerintahan. Beliau menegaskan bahwa tidak akan ragu-ragu untuk mengganti menteri atau anggota kabinet yang tidak serius dalam bekerja demi kepentingan masyarakat. Menurut Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak dapat mengikuti arahan Prabowo sebaiknya diganti. Dia juga menyoroti kasus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait gas LPG 3 kilogram yang awalnya dilarang dijual secara eceran, namun kemudian diizinkan kembali oleh Prabowo.
Said menilai bahwa ada menteri yang membuat kebijakan yang malah memberatkan Presiden sehingga membuat Presiden harus turun tangan untuk menghentikan kebijakan tersebut. Dia menekankan pentingnya pengujian validitas dan kecanggihan suatu kebijakan terutama jika menyangkut kehidupan banyak orang. Kasus ini juga menjadi contoh bahwa masih ada menteri di kabinet Prabowo yang kesulitan mengikuti langkah kerja Presiden. Meskipun demikian, Said mempercayakan kepada Prabowo untuk menentukan apakah akan dilakukan reshuffle kabinet atau tidak. Menurutnya, Prabowo lebih memahami mana yang layak untuk direshuffle dan mana yang perlu ditingkatkan demi mencapai tujuan maksimal sebagai kepala negara.
