Peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, mengungkapkan bahwa rencana untuk memilih kepala daerah melalui DPRD menuai pertentangan yang signifikan. Berdasarkan studinya, sebagian besar masyarakat menolak konsep tersebut. Saidiman menyebutkan bahwa elite politik telah lama mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, namun selalu mengalami kegagalan. Oposisi yang sangat kuat datang dari publik, seperti yang terungkap dalam studi yang dilakukan oleh SMRC.
Dari sudut pandang Saidiman, usulan untuk pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat dilihat sebagai dorongan dari kalangan elite yang merasa lelah bersaing di antara mereka. Hal ini menunjukkan hasrat untuk menyelesaikan permasalahan di level elit, mirip dengan era Orde Baru pada masa lalu. Menurutnya, usulan ini lebih mencerminkan keinginan elite untuk mengembalikan paradigma lama yang memberi power penuh kepada elit dalam menentukan kepala daerah, tanpa melibatkan publik secara langsung.
Saidiman menegaskan bahwa sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan merugikan rakyat, karena mereka tidak dapat secara langsung menilai kinerja atau kepantasan seorang kepala daerah untuk memimpin. Evaluasi dan penentuan dilakukan oleh para elite politik, yang dapat berdampak negatif pada kualitas kerja kepala daerah. Kepentingan publik dianggap kedua setelah kepentingan elit, dan hal ini dapat berdampak buruk bagi masyarakat secara umum.
Terkait isu pemborosan keuangan negara akibat pemilihan langsung, Saidiman tidak setuju. Ia menilai bahwa dengan adanya kontrol publik, korupsi dan praktik kolusi serta nepotisme dapat diawasi dengan lebih baik. Kontrol yang transparan akan membawa dampak positif dalam efektivitas pembangunan. Pemborosan yang sering terjadi disebabkan oleh ulah partai politik sendiri, bukan karena sistem pemilihan langsung. Politik uang pun tidak selalu muncul karena pemilihan langsung, tetapi justru akan bergeser ke elite politik bila sistem pemilihan diubah. Saidiman berpendapat bahwa pemilihan langsung juga memberi keunggulan bagi masyarakat dalam mengawasi pemimpin mereka, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.
