Partai Demokrat menyatakan tidak ada masalah jika PDI Perjuangan memutuskan untuk bergabung dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa sebagai Presiden terpilih, Prabowo Subianto memiliki hak penuh untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi bagian dari pemerintahannya.
Herman, yang kerap disapa Hero, percaya bahwa Prabowo tentu sudah mempertimbangkan dengan matang siapa saja yang akan diajak bergabung dalam kabinetnya, termasuk PDIP. Keputusan itu tentunya dikembalikan kepada Pak Prabowo.
“Sebagai pemimpin koalisi Pak Prabowo berhak tentu untuk menentukan siapa saja anggota koalisi yang tentu ada hitung-hitungannya. Ya tentu juga program dan kegiatan ke depan tentu mendapatkan dukungan seluruh pihak,” kata Hero saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Hero juga menambahkan bahwa Partai Demokrat tidak merasa keberatan jika PDIP bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran.
“Kami enggak mempermasalahkan karena itu menjadi kepentingan dan haknya Pak Prabowo. Jadi kita serahkan saja ke Beliau. Beliau punya kalkulasi, punya hitung-hitungan dan tentu mudah-mudahan Beliau bisa diberikan kesehatan dan kesuksesan. Dan bisa memimpin Indonesia dengan baik ke depan,” kata Hero.
Sebelumnya beredar video Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey saat pengukuhan tim pemenangan calon bupati Minahasa. Dalam video itu, Olly membocorkan PDIP akan bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Pilpres sudah selesai. PDI Perjuangan ada di dalam bersama Pak Prabowo,” kata Olly seperti dilihat pada rekaman tersebut.
Video itu memantik spekulasi PDIP bakal merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komaruddin Watubun menolak menanggapi ucapan Olly.
Begitu pun rencana pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo yang disebut digelar sebelum pelantikan Presiden RI 20 Oktober. “Belum ada jadwal pasti kapan bertemu (Megawati dan Prabowo),” ujar Komaruddin.
