Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kode bahwa ia tidak akan menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi ingin memastikan bahwa infrastruktur dan ekosistem di IKN sudah siap sebelumnya.
“Ia mengatakan, ‘Pemindahan ibu kota bukan hanya masalah fisik semata, tetapi juga membangun ekosistemnya. Ekosistem tersebut harus sudah ada,'” ujar Jokowi setelah mengikuti Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, pada Minggu (6/10/2024).
Jokowi menekankan bahwa untuk pindah ke IKN, diperlukan kesiapan dalam hal rumah sakit, pendidikan, dan logistik. Ia juga menyoroti pentingnya keberadaan keramaian seperti warung dan restoran di IKN.
“Rumah sakit harus siap, pendidikan dari TK hingga universitas harus disiapkan, serta keberadaan warung dan restoran juga diperlukan. Semua aspek tersebut harus sudah siap sebelum melakukan pemindahan,” jelasnya.
Dengan demikian, diprediksi bahwa Keppres mengenai pemindahan ibu kota akan ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi menyatakan, “Ya seharusnya begitu, oleh presiden yang baru, Pak Prabowo.”
Presiden terpilih dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa pemerintahannya. Prabowo bahkan ingin ibu kota baru segera beroperasi sebagai pusat pemerintahan.
Prabowo menegaskan hal tersebut di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berada di IKN, Kalimantan Timur, pada Senin (12/8). Komitmen tersebut juga disaksikan oleh para menteri kabinet Indonesia Maju.
Di tengah suasana pagi sebelum sidang kabinet perdana di IKN dimulai, Jokowi mengajak semua menteri, termasuk Prabowo, untuk melihat keindahan pagi di IKN. Setelahnya, Prabowo menyampaikan tekadnya kepada awak media.
“Saya telah berulang kali menyatakan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, dan jika memungkinkan menyelesaikannya,” ujar Prabowo.
