More

    Projo Tidaklah Sebuah Partai, Melainkan Memberikan Rekomendasi Nama-nama Calon Kepala Daerah, Bagaimana Hal Ini Bisa Terjadi?

    Organisasi masyarakat Pro Jokowi atau Ormas Projo memberikan beberapa rekomendasi mengenai calon kepala daerah untuk Pilkada 2024. Mereka merekomendasikan delapan wilayah di Indonesia, yaitu calon gubernur Aceh, calon bupati Tangerang, calon wali kota Cirebon, calon wali kota Parepare, calon bupati Sidrap, pasangan calon bupati dan wakil bupati Parigi Moutong, pasangan calon bupati dan wakil bupati Morowali, dan calon bupati Raja Ampat.

    Meskipun sebagai ormas, Projo tidak memiliki legitimasi untuk mengusung seseorang sebagai kepala daerah, namun Projo terlihat memiliki pengaruh besar dalam politik di Indonesia sehingga bisa memberikan rekomendasi nama-nama kandidat kepala daerah.

    Menurut Bendahara Umum Projo, Panel Barus, pihaknya memiliki kepentingan untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, calon-calon yang direkomendasikan oleh Projo diyakini sejalan dengan pemerintahan pusat yang dipimpin oleh Prabowo-Gibran.

    Panel juga menegaskan bahwa Projo dan Presiden Jokowi memiliki kepentingan bersama untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Untuk itu, calon kepala daerah yang direkomendasikan adalah mereka yang memiliki tujuan yang sama.

    Projo saat ini berperan sebagai ormas yang menyatukan partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Mereka berharap KIM tetap solid, meskipun terdapat banyak kepala daerah dari berbagai partai yang bertarung, namun siapapun yang menang tetap menjadi bagian dari KIM.

    Panel menekankan bahwa Projo akan terus berperan sebagai pemersatu politik. Mereka melihat bahwa KIM tetap kompak dan solid, bahkan terlalu banyak kandidat. Panel juga menyatakan bahwa Projo akan terus mengambil posisi politik sebagai perekat dalam KIM untuk memastikan kesatuan yang baik.

    Relawan Jokowi yang tergabung dalam komunitas Projo DIY melaporkan seniman Butet Kartaredjasa ke Polda DIY karena dianggap menghina Presiden Joko Widodo saat berkampanye untuk Ganjar Pranowo di Kulonprogo.

    Source link

    Berita Terbaru

    Related articles